Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, di Jakarta. Konfirmasi resmi terkait penangkapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang memastikan bahwa penangkapan Noel adalah benar.
Selain Immanuel, KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya dalam operasi tersebut yang berhubungan dengan kasus ini.
Kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan
Penangkapan Noel berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan. Fitroh menjelaskan bahwa skalanya melibatkan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sertifikasi K3.
KPK kini sedang mendalami kasus ini dan telah menetapkan sedikitnya delapan orang sebagai tersangka tambahan. Proses investigasi masih berjalan, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari para tersangka.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang signifikan. Antara lain, terdapat uang tunai, puluhan mobil, dan motor Ducati yang diduga merupakan hasil dari aktivitas pemerasan.
Fitroh mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut disita di beberapa lokasi terkait Kementerian Ketenagakerjaan. Pihak KPK juga telah melakukan penyegelan di ruangan yang dicurigai terlibat dalam praktik pemerasan.
Respons pemerintah dan KPK
Terkait penangkapan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari menterinya mengenai situasi yang terjadi. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menyatakan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi harus dilakukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dengan demikian, kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mengingatkan pentingnya transparansi di lingkungan pemerintahan. KPK dipastikan akan terus mengungkap fakta-fakta lebih lanjut yang berkaitan dengan operasi ini serta menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan serius.