Selain Yana Mulyana, lima tersangka lainnya ialah:
- Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Dadang Darmawan.
- Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal.
- Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny.
- Manager PT SMA Andreas Guntoro.
- CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi.
"KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip Antara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (17/4/2023) dini hari.
Bagaimana kronologi kasusnya?
Jadi, kata Ghufron, rangkaian kasus ini berawal saat Pemkot Bandung pada 2018 lalu mencanangkan program Bandung Smart City yang artinya Bandung Kota Cerdas.
Nah, pas Yana dilantik menjadi Wali Kota Bandung pada 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan CCTV dan jasa internet (internet service provider/ISP).
Pada Agustus 2022, Andreas bersama Sony dengan sepengetahuan Benny menemui Yana di Pendopo Wali Kota.
Dalam pertemuan yang difasilitasi Khairul itu Andreas dan Sony menyampaikan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV di Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung.
Pada sekitar Desember 2022, mereka kembali bertemu Wali Kota Bandung di Pendopo dan Sonny memberikan sejumlah uang kepada Yana.
Pertemuan itu juga membahas penunjukan PT CIFO sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung meski keikutsertaan CIFO dalam proyek tersebut melalui pembuatan aplikasi e-katalog.
Setelah pertemuan itu KPK menduga ada penerimaan uang oleh Dadang melalui Khairul dan juga oleh Yana melalui RH--sekretaris pribadi dan orang kepercayaan Yana--yang bersumber dari Sony.
Atas pemberian uang tersebut, CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet di Dishub Pemkot Bandung senilai Rp2,5 miliar.
Pada sekitar Januari 2023, Yana bersama keluarga, Dadang dan Khairul diduga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran PT SMA.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut kemudian melaporkannya kepada KPK dan ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yana pada Jumat (14/4/2023) malam.
Barang bukti hasil OTT apa saja?
Dalam operasi tersebut penyidik KPK menangkap sembilan orang dan kemudian menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka.
KPK juga menyita barang bukti berupa:
- Uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen dan bath.
- Sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 warna putih, hitam, dan cokelat dengan total nilai sekitar Rp924,6 juta.
Apa pasal yang dijeratkan ke mereka?
Atas perbuatan memberi suap, tersangka Benny, Sony dan Andreas melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Yana, Dadang dan Khairul sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan.
"Kami perlu melakukan penahanan terhitung mulai 15 April 2023 hingga 4 Mei 2023 di rutan KPK di Gedung Merah Putih," kata Ghufron.
Para Kadis dan Camat Rapat Darurat
Para kepala dinas (kadis) dan pejabat di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat termasuk camat langsung rapat darurat setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK.
Sejak Sabtu pukul 10.00 WIB, Gedung Balai Kota Bandung didatangi oleh para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga para camat. Mereka dikumpulkan langsung oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.
"Saya tahunya pagi sekitar pukul 06.00, saya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral kami, apalagi melekat dengan jabatan yang saya emban, saya ambil inisiatif hari ini untuk mengumpulkan seluruh kawan-kawan, baik staf ahli, kadis, kabid, kaban, asisten, maupun para camat di Bandung," kata Ema Sumarna dikutip Antara di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).
Ema Sumarna menjelaskan bahwa maksud tersebut untuk saling menguatkan demi menjaga psikologis aparatur negara di daerah jangan sampai turun hingga berpengaruh pada pelayanan.
"Karena apa pun yang terjadi, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dijalankan, dan yang paling diutamakan adalah layanan publik tidak boleh terganggu," kata Ema Sumarna.
Selain itu, Ema juga menjelaskan bahwa rapat darurat ini juga sekaligus untuk persiapan berbagai acara dan kegiatan yang pelayanannya harus tetap berjalan.
Lebaran 2023, misalnya, bagaimana pihaknya menghadapi mudik dan arus balik, kemudian bagaimana optimalisasi kesehatan dan keamanan, lalu optimalisasi pemberdayaan masyarakat, termasuk tentang ketahanan pangan di Bandung.
Untuk sementara watu Ema Sumarna akan menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Wali Kota Bandung.
Sumber: Antara
KOMENTAR
Latest Comment