Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Mahfud Md merespons keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup informasi diagram perolehan suara Pemilu 2024 dari situs mereka. Mahfud mengatakan penutupan ini mencerminkan kelemahan dalam mengendalikan sistem informasi teknologi yang digunakan untuk merekapitulasi suara.
"Ya itulah salah satu masalah di KPU. Menurut saya orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham," kata Mahfud Md dalam konfrensi pers di Jakarta, Jum'at (8/3/2024).
Mahfud mencontohkan server penyimpanan data KPU sudah berpindah-pindah tempat sebanyak 10 kali. Namun lantaran tak menguasai sistem informasi teknologi (IT) orang-orang KPU tidak paham.
"Sehingga orang lain yang tahu [IT], [mengatakan] bahwa itu (server penyimpanan data) sudah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya. Itu servernya kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk, lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi," papar Mahfud.
Menurut Mahfud KPU tidak secara sengaja memindahkan server penyimpanan data mereka namun lebih karena tidak tahu.
"Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya lah," ujarnya.
Eks Menkopolhukam ini menantang KPU untuk berani melakukan audit digital forensik independen terhadap sistem kinerja informasi teknologi mereka.
"Mereka mengatakan ini sudah diaudit. Siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu, kalau memang sudah diaudit. Makanya perlu audit independen," tambah Mahfud Md.
"Dia (KPU) gak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri. Nah kalau berani diaudit saja."
Mahfud menggarisbawahi audit independen sistem IT KPU penting agar ke depan tidak terjadi pengabaian pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tindakan audit ini akan membuka jalan bagi perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan sistem informasi oleh KPU, serta memastikan bahwa proses pemilihan umum di masa depan dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil.
"Tapi audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang. Sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali gitu kan, sebenarnya sudah secara moral sudah tidak seharusnya [bertahan], sudah mundurlah, tapi ya mereka gak mau juga. Mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," kata tanpa menjelaskan lebih lanjut perihal kontrak yang ia sebut.
Mahfud menggarisbawahi audit independen tidak akan mempengaruhi perolehan hasil suara yang telah didapat partai politik pada Pemilu 2024. Namun, audit tersebut penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang terjadi dalam proses rekapitulasi suara.
"Tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti audit ini. Ini hanya [terkait] dengan kinerja KPU, jangan takut juga partai-partai gak setuju audit gitu misalnya, gak akan berubah pada hasil-hasil yang nanti ditetapkan berdasarkan hitungan manual," katanya.
KOMENTAR
Latest Comment