Perdana Menteri Nepal, K.P. Sharma Oli, mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025) setelah gelombang demonstrasi besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain. Aksi massa yang dipicu kekecewaan terhadap pemerintah berubah menjadi kerusuhan, dengan sejumlah gedung pemerintahan, termasuk kediaman resmi perdana menteri di Baluwatar, dibakar demonstran.
Melansir Reuters, Oli menyatakan pengunduran dirinya dilakukan “untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara konstitusional”. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak juga telah mundur sehari sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas jatuhnya korban jiwa.
Sebelumnya, bentrokan pada 8 September menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai ratusan lainnya. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru saat membubarkan kerumunan. Gelombang protes yang dijuluki "Gen-Z Protests" ini tidak hanya menentang larangan sementara pemerintah terhadap akses media sosial, tetapi juga melanjutkan tuntutan yang sudah menguat sejak awal tahun, yakni kembalinya sistem monarki di Nepal.
Lalu, mengapa rakyat Nepal ingin kembali ke sistem pemerintahan monarki?
Tuntutan kembali ke monarki
Nepal menghapus sistem monarki pada 2008 setelah Raja Gyanendra Shah dipaksa turun takhta, menjadikan negara itu republik federal sekuler. Namun, kekecewaan terhadap sistem politik baru berkembang seiring maraknya korupsi, instabilitas pemerintahan, dan lambatnya pembangunan.
Sejak 2010, kelompok pro-monarki masih rutin menggelar aksi, meski dalam skala kecil. Mereka menyerukan monarki konstitusional dan pengembalian status Nepal sebagai negara Hindu.
Memasuki 2021–2023, rasa frustrasi masyarakat meningkat. Krisis ekonomi, tingginya pengangguran, dan konflik antar partai politik memunculkan nostalgia terhadap era monarki. Sebagian warga menilai masa kerajaan lebih stabil dan teratur dibandingkan pemerintahan republik yang sering berganti dan dilanda praktik korupsi.
Demonstrasi memuncak
Pada 28 Maret 2025, ribuan warga berunjuk rasa di kawasan Tinkune, Kathmandu. Polisi menggunakan gas air mata dan water canon untuk membubarkan massa, menewaskan dua orang, termasuk seorang jurnalis. Pemerintah memberlakukan jam malam setelah kejadian tersebut.
Gerakan pro-monarki juga muncul di ranah digital. Pada April 2025, kelompok hacker bernama Hacktivist Nepal meretas situs-situs pemerintah, menampilkan foto Raja Birendra dan slogan “Raja Aau, Desh Bachau” yang artinya “Raja datang, selamatkan negara”.
Puncaknya, pada 29 Mei 2025, ribuan orang kembali turun ke jalan dalam aksi damai di Kathmandu. Mereka menuntut pemulihan monarki konstitusional dan agar Nepal kembali menjadi negara Hindu.
Krisis politik terbuka
Kemarahan publik terhadap pemerintah akhirnya meledak pada September 2025. Blokade media sosial yang dimaksudkan meredam protes justru memperluas perlawanan. Dengan pengunduran diri Oli, jabatan perdana menteri Nepal kini kosong sementara, menandai krisis politik paling serius sejak penghapusan monarki 17 tahun lalu.