Mengenal JKP, Program Baru BPJS Ketenagakerjaan 

Baru-baru ini informasi mengenai  pemutusan kerja atau lay off memang menjadi perbincangan hangat. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia, meresmikan JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sebagai program baru dari BPJS Ketenagakerjaan, sebagai salah satu perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK).

Lalu apa fungsi JKP? Apa  manfaat yang diterima  pekerja bila mendapat JKP? Berikut adalah ulasan lengkap mengenai JKP

Pengertian JKP

Dilansir dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat menjadi JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Program ini, merupakan program baru yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Kriteria penerima JKP

Berdasarkan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, program JKP  diperuntukkan bagi pekerja untuk segmen Penerima Upah, seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik dengan kriteria sebagai berikut.

• Seorang Warga Negara Indonesia (WNI)
• Belum mencapai usia 54  tahun, saat terdaftar sebagai peserta
• Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
• Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)
• Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan

Lebih lanjut, kriteria pekerja mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, dan PKWT yang masa kerjanya sudah habis sesuai periode kontrak tidak dapat menerima program JKP.

Syarat mengajukan JKP

Untuk mengajukan JKP, pekerja harus memenuhi syarat yang berlaku. Dilansir dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, pekerja wajib memenuhi masa iur program JKP yakni selama 12 bulan dalam 24 bulan dimana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut. Lebih lanjut, pengajuan JKP dapat dilakukan sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK

Berikut adalah syarat pengajuan JKP.

1. Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen bukti PHK berupa:
2. Bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
3. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
4. Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam segmen penerima upah
6. Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan dibuktikan dengan mengisi surat Komitmen Aktifitas Pencarian Kerja (KAPK)

Manfaat program JKP

Berdasarkan situs resmi dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan,https://jkp.go.id/, perlindungan sosial kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hak Kerja direalisasikan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

• Uang Tunai

Setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP, peserta akan menerima bantuan uang tunai setiap bulan selama paling banyak 6 bulan.

Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp. 5.000.000,00

• Akses Informasi Kerja

Selain mendapat bantuan berupa uang tunai, pemerintah juga memberikan akses informasi kerja yang diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau, bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen/penilaian diri dan konseling karir.

• Pelatihan Kerja

Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring), yang berupa pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja.

Demikian, informasi mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dapat kami rangkum. Apabila Anda mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK), maka segera daftarkan diri Anda untuk mendapat program JKP dari BPJS Ketenagakerjaan.