Pasangan calon pengantin penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo telah meminta maaf kepada masyarakat Tengger.
Namun, kuasa hukum keduanya berencana menuntut balik petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).
Kuasa hukum pasangan prewedding, Hasmoko, menyebut bahwa kelalaian yang berdampak pada terjadinya karhutla tidak hanya terletak pada kliennya, melainkan juga petugas BB TNBTS.
Petugas dianggap lalai soal aturan dan larangan di lokasi wisata sehingga pengunjung dapat melakukan aktivitas yang membahayakan.
“Setelah kami investigasi, tentunya akan ada langkah-langkah hukum dari kami melaporkan pihak-pihak terkait, berkaitan dengan tidak adanya sistem keamanan pada pengunjung termasuk fasilitas umum,” kata Hasmoko seperti dilansir dari Kumparan.
Pernyataan itu disampaikan Hasmoko usai menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat Suku Tengger di Kantor Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023).
Fasilitas umum yang dimaksud Hasmoko yaitu berupa pemadam kebakaran atau fasilitas lain yang seharusnya disiapkan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
Ketiadaan fasilitas itu disebut Hasmoko sebagai bentuk pengabaian atas hak keamanan para wisatawan.
“Kami akan kaji untuk melaporkan kelalaian tersebut agar ke depannya bisa lebih bagus dan tertib lagi. Kalau kita amati, kalau melihat dari kelalaian itu, orientasinya hanya kepada bisnis semata,” tambah Hasmoko.
Pengelola juga disalahkan
Kuasa hukum pasangan prewedding lainnya, Mustaji, menyebut kesalahan mutlak tidak hanya dilakukan oleh kliennya, melainkan juga pengelola wisata Gunung Bromo.
“Kesalahan mutlak bukan pada klien kami, itu ada kelemahan dari petugas TNBTS. Dalam pengelolaan wisata seharusnya ada pengawalan atau imbauan kepada pengunjung. Jadi, pengunjung tidak dibiarkan berkeliaran begitu saja setelah membayar, sampai merusak tanaman-tanaman di situ,” kata Mustaji.
Menurut Mustaji, ketiadaan pengawalan dari petugas membuat pengunjung tidak mengetahui hal apa yang seharusnya tidak dilakukan di lokasi wisata.
Dia turut menyebut kelalaian petugas dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko, terutama di situasi musim kemarau yang saat ini tengah berlangsung.
“Petugas itu harusnya begitu, jangan hanya menerima tiket lalu dilepas begitu saja, tapi SOP pengamanannya bagaimana. Jadi klien kami tidak tahu dampak dari flare ini, oleh karena itu kami dalam hal ini juga akan mengambil langkah hukum,” sambungnya.