Pemicu Protes Bupati Kepulauan Meranti dan Cara Kementerian Keuangan Merespons

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengajukan protes kepada Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil dari pusat ke kas daerahnya.

Protes ini ia sampaikan dalam rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Seluruh Indonesia, di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12/2022) di Pekanbaru.

Adil merasa:

• Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mendapatkan dana bagi hasil yang sesuai dengan peningkatan produksi minyak dan asumsi harga yang ditetapkan pemerintah. 

• Pemerintah pusat tidak jelas dalam menetapkan asumsi harga minyak mentah.

“Pertama, apakah penyesuaian APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? 60 dolar AS atau 80 dolar AS yang bapak sampaikan, atau 100 dolar AS yang pidato Pak Jokowi. Ini ada tiga saya cermati,” kata Adil.

• Kementerian Keuangan tidak bersikap kooperatif dalam merespons permintaan audiensi Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dana bagi hasil minyak.Adil mengaku telah tiga kali menyurati Srimulyani namun hanya direspons dengan rapat online.Sampai-sampai ia harus ke Bandung untuk minta penjelasan namun hanya ditemui staf yang tak berwenang.

“Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘ini orang keuangan isinya iblis atau setan?’ Hari ini saya kejar lagi bapak kemari. Saya mau kejelasannya.” ujar Adil dalam rapat (8/12/2022) di Gedung Menara Dang Merdu BRK Syariah.

Argumen Adil saat protes:

1. Saat pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah di angka 60 dolar AS per barel, Kabupaten Meranti menerima Rp114 miliar

Namun ketika asumsi harga minyak mentah ditetapkan 100 dolar AS per barel, Kabupaten Meranti hanya menerima Rp115 miliar.

"Naiknya cuma Rp700 juta saja. Liftiingnya naik, asumsinya 100 dolar per barel lha kok naiknya cuma Rp700 juta?" tanya Adil.

2. Produksi minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti terus naik dengan adanya tambahan 13 sumur baru tahun ini dan 19 sumur baru pada 2023. 

Saat ini Meranti bisa memproduksi minyak hampir 8.000 barel per hari dan ditargetkan bisa mencapai 9.000 barel per hari.

Dengan angka produksi yang meningkat dan asumsi harga minyak yang juga naik dari 60 dolar AS menjadi 100 dolar AS, Adil merasa tambahan dana bagi hasil yang diterima Kepulauan Meranti seharusnya lebih besar dari Rp700 juta.

“Kami naik (produksi minyak) penghasilannya besar. (kalau) dianggap turun, saya minta bapak bikin surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Nggak apa-apa kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat!” katanya.

3. Adil mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti masuk daerah penghasil minyak termiskin di Indonesia. Hal ini menjadi ironis karena Kepulauan Meranti sejak 1973 telah menjadi daerah penghasil minyak untuk Indonesia. 

Bahkan dari 222 sumur minyak yang sudah beroperasi di Kepulauan Meranti, sebanyak 103 sumur sudah mengering karena terus disedot pemerintah pusat.

“Ini di Riau, 25,68 persen (penduduk) miskin plus ekstrem miskin terbanyak di Riau itu di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan. Bagaimana cara penghitungannya yang pas” sebut Adil.

Fakta Lainnya:

• Harga ICP (Indonesian Crude Price) sebanyak US$ 100 per barel juga telah ditetapkan dalam Perpres No. 98 tahun 2022.
• DBH minyak bumi di Kab. Meranti merupakan pemasukan terbesar dibandingkan dengan DBH lain, yakni sebesar 15%.

“Pertanyaan mengapa uang kami dulu Rp114 miliar sekarang Rp115 miliar naiknya Rp700 juta saja, kami naik per triwulan 6 persen berarti minyaknya tambah banyak hampir 800 ini SKK migas, minyak banyak, duitnya besar, kok dapatnya berkurang, apa uang saya dibagi ke seluruh Indonesia?” tanya Adil.

Respons Pemerintah Pusat?

• Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman menyatakan bahwa pada prinsipnya harga minyak per barel dibagi 85% ke pusat dan 15% ke daerah.
• Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meminta Bupati Meranti segera minta maaf atas pernyataan menyebut Kementerian Keuangan isinya setan atau iblis.

“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan bupati Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan…untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi,” katanya dalam video yang di unggah dalam akunnya @prastow

• Prastowo menilai bahwa Transfer ke Daerah (TKD) sudah sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
• Total DBH untuk Kepulauan Meranti malah meningkat sebanyak 4,84 persen walaupun data lifting minyak dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 menjadi 1.970,17 barel setara minyak.

• Yustinus juga menyindir bahwa anggaran yang ada di Kab. Meranti belum semuanya terserap

“Itu respon dari ucapan Pak Bupati yang butuh dana untuk mengentaskan kemiskinan. Lha anggaran yang ada saja belum terserap semua lho? Bahkan BLT BBM sangat rendah penyerapannya” kicau Prastowo (11/12/22).