Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyatakan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Pelanggaran dilakukan Gita saat ia menghadiri acara penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pengurus DPD PDI Perjuangan NTB di Alun-Alun Tastura Praya, Minggu, 10 September 2023.
"Itu (berdasarkan) hasil pemeriksaan dan analisis yang telah dilakukan internal Bawaslu. Lalu Gita Ariadi diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu Lombok Tengah Fauzan Hadi dikutip Antara di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa (20/9/2023).
Saat peristiwa terjadi Lalu Gita Ariadi yang menjabat sebagai sekretaris daerah Pemprov NTB memperkenalkan diri sebagai calon Penjabat Gubernur NTB dan akan dilantik pada 19 September 2023.
Dalam acara itu ia juga memperkenalkan para pimpinan PDI Perjuangan yang menjadi penyelenggara acara penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Bahkan, Lalu Gita juga mengenalkan nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 dari PDI Perjuangan.
Kelakuan Lalu Gita itu lalu ramai diperbincangkan di media sosial, sehingga Bawaslu Lombok Tengah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
"Hasilnya, ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Lalu Gita Ariadi. Sehingga, saat ini, pihak Bawaslu sudah menyerahkan temuan itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," tegas Fauzan.
Bawaslu, lanjut Fauzan, telah memanggil Lalu Gita pada Selasa (12/9) dan dilakukan pemeriksaan pada Kamis (14/9). Dari hasil pemeriksaan, Lalu Gita Ariadi mengakui perbuatan seperti yang menyebar di media sosial.
"Semua informasi di media itu dibenarkan dan tadi malam (Senin, 18/9) sudah kami serahkan hasilnya ke KASN. Untuk sanksi yang diberikan, nantinya merupakan kewenangan KASN dan kami juga akan tetap memantau di KASN," ujar Fauzan.
Hingga berita ini ditulis, Lalu Gita Ariadi belum memberikan konfirmasi karena sedang menghadiri acara serah terima jabatan penjabat gubernur NTB di Jakarta.
Sumber: Antara