Para petani pegunungan Kendeng Utara yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengirimkan surat kepada Presiden melalui Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa, 17 Januari 2023.
Surat itu merespons bencana banjir yang terjadi beberapa kali di Pegunungan Kendeng Utara selama tiga bulan terakhir.
Dalam surat tersebut, Gunretno, salah satu perwakilan petani yang datang ke Jakarta untuk mengantarkan surat ke Presiden Jokowi berkata bahwa bencana banjir sejak akhir 2022 hingga Januari tahun ini lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut dia, semua adalah imbas dari aktivitas tambang yang masif terjadi di Pegunungan Kendeng sejak 2010. Tambang-tambang itu berdiri di sepanjang Pegunungan Kendeng dari Pati hingga Rembang.
“Alih fungsi lahan juga terjadi secara besar-besaran sehingga berpengaruh terhadap daerah resapan. Akibatnya ketika hujan seperti ini banjir tak berkesudahan dan ketika musim kemarau ancaman kekeringan juga terus membayangi masyarakat sekitar khususnya petani,” ujar Gunretno dalam siaran pers diterima Narasi, Kamis (19/1/2023).
Banjir, penggundulan hutan, dan alih fungsi lahan yang terjadi saat ini, lanjut Gunretno akan semakin parah dengan adanya perubahan pada Perda RTRW.
Salah satu yang sudah terjadi adalah daerah Pati, di mana Perda RTRW-nya sudah disahkan sejak April 2021.
Uniknya, dalam Perda RTRW Pati, wilayah yang dulunya merupakan kawasan budidaya kemudian diubah menjadi kawasan Industri.
Wilayah itu ialah Kecamatan Tambakromo, tempat di mana lokasi pabrik semen akan berdiri dan ditolak warga hingga saat ini.
“Padahal dalam dokumen KLHS Pati, Tambakromo menjadi kawasan dengan kerawanan bencana yang tinggi,” kata Gunretno.
Sementara itu, Memeng Melva Harahap dari Walhi Nasional mengatakan, buruknya tata kelola ruang di Jawa Tengah dan masifnya negara memporak-porandakan regulasi yang tak berperspektif lingkungan membuat daerah itu kini kerap ketiban bencana yang terjadi tiap tahun dan terus semakin parah.
"Jangan hanya segelintir kepentingan yang jelas-jelas merusak alam dan ruang hidup penghidupan,” kata Memeng.
Ia pun menegaskan pemerintah daerah harus punya perspektif lingkungan dalam tata ruang dengan melibatkan kearifan lokal.
“Harus melibatkan sedulur-sedulur Kendeng dalam aspek lingkungannya”
Berdasarkan data BPBD, dampak yang ditimbulkan akibat banjir di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati, terdapat 4.559 rumah terdampak banjir.
Dampak itu juga menyebabkan lahan pertanian seluas 3.807 Hektar yang terdapat di tujuh Kecamatan terendam banjir dan gagal panen.
Selain berdampak pada rumah warga dan lahan pertanian, akibat banjir ini juga memutus roda ekonomi masyarakat, terganggunya pelayanan publik dan aktivitas pendidikan.
Kini, warga masih mewaspadai kemungkinan banjir yang akan kembali merendam rumah mereka selama musim hujan.