Presiden Terpilih Prabowo Subianto diisukan bakal menambah jumlah kementerian dan lembaga baru di masa jabatannya, dari awalnya 34 kementerian di era Joko Widodo (Jokowi) menjadi 44 kementerian.
Lantas, dengan penambahan kementerian dan lembaga negara ini, apakah pemerintah akan kembali membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi umum pada tahun 2025?
Terkait rencana ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) menyebut berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden terpilih.
"Pokoknya segala hal yang diputuskan oleh presiden terpilih, Kementerian PANRB menyiapkan berbagai exercise dan terkait dengan kebutuhan yang diperlukan," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta sebagaimana dikutip dari Liputan6, Kamis (3/10/2024).
Menurut Anas, pihaknya telah mempersiapkan pengadaan PNS di kementerian baru untuk berbagai kelas jabatan.
“Kemenpan RB Mengikuti keputusan pemerintah untuk menyiapkan itu semua secara profesional,” sambungnya.
Anas menyebut Kemenpan RB juga telah melakukan koordinasi dan harmonisasi bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono terkait pengelolaan anggaran untuk kementerian dan lembaga baru.
Sementara itu, Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce memastikan seleksi CPNS akan kembali dibuka pada tahun 2025, khususnya untuk jalur sekolah kedinasan.
“CPNS pasti, CPNS kan yang pertama kali sudah sekolah kedinasan. Tahun depan sekolah kedinasan pasti tetap dibuka," kata Averrouce.
Saat ini, pemerintah masih berfokus untuk menyelesaikan proses seleksi CPNS dan PPPK 2024. Kendati demikian, Averrouce berharap perekrutan CPNS untuk formasi umum dapat dibuka kembali tahun depan, tentunya dengan mempertimbangkan evaluasi kebijakan yang berlaku saat ini.
Berdasarkan rumor yang beredar, Prabowo kabarnya tak hanya akan menambah jumlah kementerian, melainkan juga memecah beberapa kementerian menjadi kementerian baru.
Selain itu, Prabowo juga disebut akan menambah beberapa lembaga baru, salah satunya Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kementerian Keuangan.