Kepala negara sampai dua kali memberikan komentarnya terkait debat yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu.

Komentar pertama Jokowi disampaikan pada Senin (8/1/2024) saat ia berkunjung ke Serang, Banten. Kepada wartawan Jokowi mengaku kecewa dengan jalannya debat. Ia menilai menilai substansi visi dan misi para peserta debat tidak terlalu tampak karena yang menonjol justru sikap saling menyerang personal antarcapres.

"Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan yang kelihatan justru saling menyerang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi saling serang dalam debat hal wajar, "asal policy, asal visi yang diserang, gak apa-apa, tapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat," papar Jokowi.

Jokowi berpendapat format debat perlu dibuat lebih baik lagi agar saling serang antarperserta bisa lebih substantif.

"Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," kata Jokowi.

Presiden Aneh

Anies R. Baswedan menilai pernyataan Jokowi aneh. Ia merasa tidak ada yang personal dari tanya jawab yang terjadi dalam debat sebab semuanya terkait dengan kebijakan.

"Malah aneh kalau dipandang sebagai personal ini sama sekali enggak ada personal semuanya adalah tentang kebijakan bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas," kata Anies, Senin (9/1/2024).

Anies mengaku terkejut Presiden Jokowi mengomentari debat. Ia mempersilakan publik untuk menilai.

"Jadi saya malah agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat, ya jadi saya rasanya enggak mau komentar terlalu banyak," ujar Anies.

Bukan untuk Satu Dua Calon

Sehari setelah pernyataan Anies, Jokowi kembali merespons soal debat. Presiden mengaku memberikan masukan atau pandangan mengenai debat ketiga Pilpres 2024 untuk ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, jelang keberangkatan menuju ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Jokowi mengatakan masukan atau pandangan yang disampaikannya juga untuk introspeksi serta evaluasi semua pihak.

"Juga untuk introspeksi kita semuanya. Untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara (untuk) satu calon atau dua calon, ya," katanya.

Tak Ada Serangan Personal

Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai presiden tidak perlu bicara perkara teknis debat apalagi sampai menyebut ada serangan personal.

“Soal teknikalitas lain itu bisa ditopang oleh tim kerja profesional dan berpengalaman dalam kabinet atau tim kerja presiden,” ucapnya.

Titi menilai tidak ada capres yang menyerang personal saat debat berlangsung. Pembicaraan mengenai tanah atau soal masa jabatan menurutnya bukan merupakan upaya menyerang personal.

“Dua-duanya tidak personal karena mengelaborasi fakta dan rekam jejak. Kalau mengandung informasi yang tidak valid atau kurang relevan juster skema sanggahan bisa digunakan untuk membatah dan menyampaikan data, fakta, atau konteks yang benar,” tegas Titi.

Bagi Dosen Bidang Studi Hukum Tata Negara ini, definisi menyerang personal ialah menyerang sesuatu yang sangat pribadi. Berkaitan dengan privasi seperti perkawinan, orientasi seksual, suku, agama, ras, golongan. Tetapi berkaitan dengan rekam jejak atau hal-hal yang menyangkut informasi publik tidak bisa disebut menyerang personal.

“Contohnya mengatakan anda ini tentara, mengerti apa sih soal demokrasi? Atau misalnya anda ini bukan Orang Jawa, sementara sebagian besar Presiden Indonesia Orang Jawa. Jadi kapasitas kepemimpinan diragukan. Itu baru dikatakan menyerang personal,” jelasnya.

Titi mengatakan ada beberapa hal yang penting diperbaiki dalam debat. Pertama, kata Titi, moderator sebaiknya tidak dilarang berkomentar. Sesuai dengan peraturan KPU 15 tahun 2023, ia merasa debat menjadi kurang luwes dan hanya sebagian kecil yang dibahas karena moderator hanya berfungsi menjaga ketertiban acara. Ini tidak seperti debat pilpres di Filipina juga Amerika Serikat yang memberikan ruang untuk moderator menanggapi penyampaian calon.

Yang kedua ialah tema debat yang dirasa Titi kedalamannya terbatas. Karena tema yang diangkat terlalu banyak dan sangat ambisius.

“Tema pun terlalu banyak dan ambisius membuat pembahasan jadi kurang mampu menggali pokok kebijakan calon. Hanya saja debat terakhir tertolong oleh para calon yang sudah membuka ruang perdebatan dengan pertanyaan dan tanggapan yang mulai keluar dari zona normatif,” ungkapnya.

Yang ketiga, lanjut Titi, adalah perihal penonton debat langsung. Ia berpendapat debat harusnya steril dari pendukung yang berpotensi membuat suasana tidak kondusif dan merusak konsentrasi. Apalagi ditemukan tidak hanya pendukung, tetapi pihak lain seperti lembaga-lembaga, bahkan anggota keluarga penyelenggra pemilu yang sebenarnya tidak relevan dengan proses debat turut hadir.

“Untuk menjaga fokus debat, semestinya debat cukup dihadiri paslon dan tim intinya yang berjumlah tak lebih dari 10 orang. Tidak perlu mengundang massa pendukung ataupun tamu undangan dalam jumlah besar sebab ini bukan pentas hiburan atau show idola,” terangnya.

Terakhir, Titi menyampaikan bahwa para calon sebaiknya berkomitmen bahwa debat adalah bagian metode kampanye yang merupakan bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Oleh karena itu harus konsisten pada pandangan bahwa mereka hadir pada forum debat untuk saling menguji gagasan, bukan untuk mendapatkan tepuk tangan paling banyak dari suporter seperti pada pertandingan sepak bola.

KPU Tidak Akan Ubah Format

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tidak akan mengubah format debat capres-cawapres Pemilu 2024, termasuk soal pembagian segmen dan durasi debat, karena hal itu sudah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan calon peserta pilpres.

Hasyim menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta debat capres-cawapres perlu diformat lagi setelah melihat Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 pada Minggu lalu (7/2) kurang mengedukasi pemilih karena lebih banyak menyerang sisi personal peserta pilpres.

"Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya, kita ikuti. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya, kenapa polanya diubah?" kata Hasyim dikutip Antara di Jakarta, Selasa.

Hasyim pun menegaskan pihaknya tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya, yang masih akan berlangsung dua kali yakni Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 dan Debat Kelima Capres Pemilu 2024.

Menurut dia, panduan pada setiap segmen debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah jelas, sehingga tidak perlu peraturan tambahan lain.

"Kan model debat sudah disepakati ada enam segmen, durasi debat juga sudah ditetapkan, dan seterusnya. Semuanya sudah jelas diatur. Jadi, memang modelnya seperti itu. Debat empat dan kelima akan seperti itu," tegas Hasyim.