Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional bersamaan dengan reshuffle kabinet di Istana Negara hari ini, Senin (19/8/2024).
Dadan menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tertinggi di lembaga baru bentukan Jokowi itu. Badan Gizi Nasional tepatnya dibentuk pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Pembentukan Badan Gizi Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Lalu, seperti apa sosok Dadan Hindayana yang ditunjuk Jokowi untuk mengepalai Badan Gizi Nasional?
Profil Dadan Hindayana
Mengutip laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Dadan Handayana merupakan dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dadan yang bergelar Profesor memiliki jabatan fungsional sebagai Lektor dan mengajar di Program Studi Entomologi IPB.
Dadan lulus dari IPB pada tahun 1990. Usai merampungkan pendidikan S-1, ia melanjutkan studi masternya di University of Bonn, Jerman dan lulus pada tahun 1997.
Dadan kemudian mengambil pendidikan S-3 di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000.
Selain sebagai dosen, Dadan pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau, Halmahera Barat, Maluku Utara.
Sepanjang kariernya menjadi akademisi, pria kelahiran Garut itu fokus mendalami entomologi, yakni cabang ilmu zoologi yang mempelajari serangga.
Tugas Badan Gizi Nasional
Dadan menyebut pembentukan Badan Gizi Nasional bertujuan untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.
Usai dilantik, Dadan akan mempersiapkan sejumlah prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Adapun anggaran akan dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional yakni sebesar Rp71 triliun.
Jika anggaran yang diperkirakan akan diterima pada awal Desember itu sudah cair, program makan bergizi gratis akan diterapkan di seluruh Indonesia mulai 2 Januari 2025.