Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Silmy Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih, mendampingi Komjen Pol Agus Andrianto di posisi Menteri.
Silmy Karim sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM sejak Januari 2023.
Tokoh asal Tegal, Jawa Tengah ini memiliki latar belakang di bidang ekonomi, pertahanan, dan pernah menjadi Direktur Utama di sejumlah BUMN yang sedang bermasalah.
Seperti apa sosoknya?
Profil Silmy Karim
Silmy Karim lahir di Tegal pada 19 November 1974. Silmy merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti angkatan 1992 (lulus tahun 1997 dengan gelar sarjana) dan Universitas Indonesia (lulus pada 2007 dengan gelar master).
Dengan latar belakang serta pengalamannya di bidang ekonomi, Silmy diminta untuk melakukan supervisi atas proses transformasi dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI. Saat itu, Silmy diangkat sebagai anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI pada tahun 2007.
Ini menjadi awal perkenalan Silmy dengan dunia militer Indonesia. Pada tahun 2009, Silmy bergabung di Kementerian Pertahanan RI (saat itu bernama Departemen Pertahanan RI).
Atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Sjafrie Sjamsoeddin, Silmy menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan di sejumlah institusi luar negeri. Ia sempat mengenyam pendidikan di NATO School di Jerman, Harvard University, hingga Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.
Usai kembali ke Indonesia, Silmy menjadi salah satu pakar di bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional dan ditempatkan sebagai anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan hingga tahun 2014.
Di bidang pertahanan, Silmy juga pernah menjadi anggota Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan turut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Atas jasanya di Kementerian Pertahanan RI, Silmy dianugerahi bintang jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014.
Saat bersekolah di Jerman, Silmy juga sempat menerima pendidikan intelijen. Oleh sebab itu, sejak 2013, ia bergabung di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai anggota Dewan Analis Strategis.
Selain di bidang pertahanan dan intelijen, Silmy juga punya karir yang cukup panjang dan mentereng di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penugasan Silmy di BUMN bermula saat dirinya ditunjuk sebagai komisaris di PT PAL (Persero) pada tahun 2011.
Pada 2014, Silmy ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pindad (Persero) menggantikan Sudirman Said yang saat itu diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).
Selama menjabat sebagai Dirut PT Pindad, Silmy berhasil membenahi dan meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah itu hanya dalam waktu kurang dari dua tahun. Kesuksesannya dengan PT Pindad membuat Silmy dipercaya untuk membenahi BUMN lainnya yakni PT Barata Indonesia (Persero) pada 2016–2018 dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada 2018–2023.
Berkat tangan dinginnya dalam mengelola perusahaan yang tengah bermasalah, Silmy dijuluki sebagai ‘Dirut spesialis BUMN sakit’.