Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sebuah sejarah baru. Para demonstran muda anti-korupsi yang didominasi generasi Z, dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.
Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.
Profil Sushila Karki
Mengutip dari India Today, Minggu (14/9/2025), Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Dia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.
Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.
Sushila lahir di sebuah desa di Shankarpur, Nepal, pada 7 Juni 1952. Dia adalah anak sulung dari tujuh bersaudara. Dia menuntaskan studi magister jurusan Ilmu Politik di Banaras Hindu University India pada 1975 dan jurusan Hukum di Tribhuvan University Nepal pada 1978. Ia mulai aktif bekerja di bidang hukum pada 1979.
Pada 1990, dia bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap Sistem Panchayat. Ini adalah sistem pemerintahan tersentralisasi yang mengkonsolidasi kekuasaan raja, kala Nepal masih berstatus sebagai negara monarki absolut. Suaminya, Durga Prasad Subedi, juga tergabung dalam gerakan yang sama.
Akibat partisipasinya, Sushila ditahan di Penjara Biratnagar. Pengalamannya menjadi tahanan ia tuangkan ke dalam buku bertajuk Kara yang terbit pada 2019. Dikutip dari OnlineKhabar, novel itu mengisahkan amarah, kesedihan, dan opresi yang dialami para narapidana perempuan.
Sejak belia, Sushila sudah aktif dalam mendukung kesetaraan dan keadilan. Ini diungkapkan oleh adik Sushila, Junu Dahal, pada 2016 lalu.
“Bahkan, sejak masih kecil, Sushila telah memperlakukan semua orang sebagai sosok yang setara dan mendorong kita untuk bersekolah,” kata Junu, dikutip dari Reuters.
Karier dan kontroversi di bidang peradilan
Kenaikan kariernya di bidang peradilan dimulai pada tahun 2009 ketika Karki diangkat sebagai hakim sementara di Mahkamah Agung Nepal. Setahun kemudian, beliau dikukuhkan sebagai hakim tetap, dan pada Juli 2016, beliau telah naik ke jabatan tertinggi sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Pada April 2017, anggota parlemen dari Kongres Nepal yang saat itu berkuasa dan CPN (Pusat Maois) mengajukan mosi pemakzulan terhadapnya, menuduh adanya bias dalam putusan yang mendiskualifikasi kepala pengawas antikorupsi yang berpengaruh tersebut. Mosi tersebut mengakibatkan penangguhan jabatannya secara langsung. Upaya tersebut menjadi bumerang.
Protes publik meletus untuk membela independensi peradilan, dan Mahkamah Agung Nepal sendiri turun tangan, menghentikan proses lebih lanjut. Mosi pemakzulan ditarik dalam beberapa pekan, dan Karki kembali ke jabatannya sebelum pensiun sebulan kemudian pada Juni 2017.
Selama masa jabatannya sebagai ketua Mahkamah Agung, ia memimpin beberapa kasus penting, termasuk vonis Menteri Informasi dan Komunikasi Jaya Prakash Prasad Gupta dalam kasus korupsi.
Secara resmi, Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara. Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.