Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pagu anggaran terkait keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah sebesar Rp9,11 triliun. Angka ini didapat dari tambahan anggaran PUPR 2025 sebesar Rp40,59 triliun.
Anggaran Kementerian PUPR TA 2025
Berdasarkan hasil pembahasan RUU APBN TA 2025 dan Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 11 September terkait Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025, tambahan sebesar Rp40,59 triliun ini ditambahkan pada pagu sebelumnya yang sebesar Rp75.63 triliun. Sehingga ditemukan total angka sekitar Rp116,23 triliun.
Dilansir dari Tribun News, total pagu tersebut akan dialokasikan per unit organisasi, dengan rincian sebagai berikut:
- 528,44 miliar dialokasikan pada Sekretariat Jenderal,
- 98,91 miliar dialokasikan pada Inspektorat Jenderal,
- 38,43 triliun dialokasikan pada Ditjen Sumber Daya Air,
- 37,41 triliun dialokasikan pada Ditjen Bina Marga,
- 33,82 triliun dialokasikan pada Ditjen Cipta Karya,
- 4,78 triliun dialokasikan pada Ditjen Perumahan,
- 558,36 miliar dialokasikan pada Ditjen Bina Konstruksi,
- 148,96 miliar dialokasikan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur,
- 92,79 miliar dialokasikan pada BPIW, dan
- 347,32 miliar pada BPSDM.
Alokasi Dana IKN
Dilansir dari Antara News, alokasi dana keberlanjutan pembangunan IKN akan diberikan pada Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.
Terkait bidang Bina Marga, pagu dana ini akan digunakan untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang fokus pada pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan, pembangunan jalan lingkar, dan juga pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP, serta pembangunan akses dan jalan bebas hambatan.
Alokasi pada bidang Cipta Karya difokuskan pada pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas di kawasan Hunian ASN IKN.
Selanjutnya, pada bidang perumahan dana akan dialokasikan untuk penuntasan pembangunan 47 tower rumah susun (rusun) ASM dan Hankam.