"Kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik Anies Baswedan soal turunnya indeks demokrasi Indonesia yang disampaikan saat debat calon presiden (capres) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
Jokowi mengatakan akan menjadikan pernyataan Anies sebagai evaluasi. Namun ia memastikan pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan kepada siapa pun yang ingin mengemukakan pendapat.
"Ya, itu sebagai evaluasi, tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci-maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja," kata Jokowi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
Saat debut Anies menyebut bahwa kebebasan berbicara mengalami penurunan, terutama dalam kritik terhadap partai politik. Ia juga menyoroti indeks demokrasi yang menurun.
"Dan kalau kita saksikan hari-hari ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan, pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya undang-undang ITE," ujar Anies.
Indeks demokrasi di Indonesia juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat indeks demokrasi di Indonesia meningkat secara signifikan.
Pada 2019, indeks demokrasi Indonesia berada di angka 74,92. Kemudian pada 2020, angkanya turun menjadi 73,66, tetapi mengalami lonjakan pada 2021 menjadi 78,12, dan terakhir di 2022 mencapai 80,99.
Indeks ini mengukur kebebasan sipil, hak-hak demokrasi, dan kelembagaan politik. Jika indeks demokrasi di atas 80, maka dapat dianggap tinggi, antara 60 sampai 80 dianggap sedang, dan di bawah 60 berarti indeks demokrasinya rendah.