Rusia dikabarkan mengajukan permintaan resmi kepada Indonesia untuk mendapatkan izin penempatan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di Biak, Papua. Permintaan ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025. Dalam dokumen yang diperoleh, Rusia bermaksud untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang juga berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo di Biak.
Adapun jenis pesawat yang diusulkan untuk ditempatkan di pangkalan tersebut belum dijabarkan secara rinci. Namun, selama beberapa tahun terakhir, VKS telah mengajukan permohonan untuk mendaratkan pesawat pengebom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut Il-76 di lokasi yang sama. Meskipun demikian, jumlah spesifik pesawat yang diperbolehkan belum diungkapkan.
Respon dari Kementerian Pertahanan Indonesia
Menanggapi laporan tersebut, pihak Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah keliru. Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Frega Wenas, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menempatkan armada VKS di Papua. Pernyataan ini bertujuan untuk mengklarifikasi situasi sekaligus menenangkan kekhawatiran yang mungkin muncul dari laporan yang viral.
"Laporan tersebut salah," tegas Frega Wenas.
Lebih lanjut, Frega juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dalam konteks keamanan nasional. Permintaan izin dari Rusia disebutnya tidak pernah resmi diterima, dan hal ini penting untuk menjaga stabilitas wilayah serta citra Indonesia di panggung internasional.
Kekhawatiran Australia
Berita mengenai permintaan Rusia tersebut telah menimbulkan kehebohan di Australia. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan mendapatkan jaminan bahwa tidak ada pesawat Angkatan Udara Rusia yang akan bermarkas di Indonesia. Marles menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar dan mengecam potensi kehadiran militer Rusia di Asia Tenggara.
Konsekuensi bagi keamanan regional sangat krusial, mengingat Papua hanya berjarak sekitar 1.200 km dari Darwin, Australia, yang merupakan lokasi strategis bagi Korps Marinir Amerika Serikat. Dengan meningkatnya aktivitas militer di kawasan, Australia berusaha memastikan bahwa tidak ada kekuatan asing yang mengganggu stabilitas regional.
Pemerintah Australia juga mengambil langkah diplomatik, termasuk berbicara dengan otoritas yang relevan di Indonesia untuk mengkonfirmasi status situasi ini. Isu ini menjadi perhatian utama dalam kampanye politik pemilihan umum Australia yang sedang berlangsung, dengan para pemimpin oposisi menyerukan tindakan lebih tegas terhadap pengaruh Rusia di kawasan tersebut.
Hubungan Indonesia-Rusia
Di balik permintaan ini, terdapat konteks hubungan pertahanan antara Indonesia dan Rusia yang telah terjalin dengan baik. Selama ini, kedua negara telah menjalin kerja sama dalam beberapa bidang, terutama dalam sektor pertahanan. Indonesia telah mengimpor berbagai peralatan militer dari Rusia, menunjukkan adanya potensi kolaborasi lebih lanjut.
Namun, permintaan untuk mendirikan pangkalan udara di Papua memunculkan pertanyaan tentang dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap hubungan internasional. Sementara Indonesia berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan sejumlah negara, termasuk Rusia, status pangkalan udara semacam ini dapat mempengaruhi persepsi negara lain, terutama negara-negara tetangga seperti Australia.
Indonesia perlu mempertimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan dalam menanggapi permintaan Rusia ini. Kementerian Luar Negeri Indonesia tentunya harus menyeimbangkan antara menjalin hubungan bilateral dengan Rusia dan menjaga komitmen terhadap keamanan regional yang telah lama dibangun. Pendekatan yang hati-hati dan diplomatis akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam menghadapi situasi ini.