Saat Jokowi Cancel Kritik Luhut ke Eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penugasan untuk Bambang diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024 yang ditandatangani pada 11 Juni 2024.

Keputusan Jokowi memberi jabatan baru kepada Bambang menunjukan adanya perbedaan pandangan antara presiden dengan pembantunya yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B, Pandjaitan terkait kinerja Bambang selama menjadi Kepala Otorita IKN.

Keputusan ini seolah meng-cancel berbagai kritik Luhut ke Bambang.

Deretan Kritik Luhut ke Bambang Susantono

Tak lama setelah pengunduran diri Bambang sebagai Kepala Otorita IKN diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Luhut dalam sejumlah kesempatan tak segan melontarkan kritik terkait kinerja Bambang. Menurutnya Bambang sebagai kepala Otorita IKN merupakan sosok yang tidak berani mengambil keputusan saat menghadapi permasalahan pembebasan lahan.

4 Juni 2024 dalam talkshow "Ngobrol yang Paten-paten Aja Bareng Menko Marinves" di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2024).

• Lambatnya Penyelesaian: "Menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana ya, tapi enggak bisa membuat keputusan, ya enggak jalan-jalan barang itu."

• Masalah Pembebasan Tanah: "Itu yang pelaksana mengenai apa pembebasan tanah di sana memang ya ya Enggak jalan aja itu, ya tanggung jawab ketua IKN lah."

• Tanggung Jawab Pemimpin: "Makan pun kita ada masalah, ya kan makan kadang-kadang sendoknya engak pas kan masalah tapi makanan sudah ada. Ya lu makan lu campur dong yang benar, ya itulah tugas kau sebagai pemimpin ya harus berani dong ambil risikonya."

• Ketidakefisienan: "Lu sudah punya kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesel aja lihatnya."

5 Juni 2024 Rapat kerja dengan Banggar DPR membahas RKA K/L dalam APBN 2025

• Masalah Kepemimpinan: "IKN itu tidak ada masalah yang masalah yang jadi anunya pimpinannya."

• Membanding-bandingkan: "Overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat cepat. Kami membantu tektok dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2000 hektar lebih kurang bermasalah tapi saya kira dengan bank tanah juga kita juga kerja sama."

Jokowi Masih Percaya Kinerja Bambang:

"Untuk Pak Bambsang susantono kita juga akan beri penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka pembangunan mempercepat pembangunan IKN karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan semuanya untuk kebaikan negara kita. Enggak ada masalah ya."

Kontras Pandangan:

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai penugasan Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk kerja sama internasional merupakan  pengakuan atas keberhasilannya dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

• "Dengan begitu, terjawab semua bahwa 80 persen keberhasilan Pak Bambang dalam membangun IKN jelas nyata."

• "Presiden juga berterima kasih juga kepada Bapak Bambang bahwa beliau juga terus memiliki itikad untuk mendorong percepatan pembangunan IKN yang dipimpin Pak Basuki Hadimuljono dan Pak Raja Juli."

• Pengalaman Internasional: Ngabalin menyebut Bambang sebagai tokoh yang memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, termasuk sebagai Vice President Eastern Asia Society of Transportation Studies (EASTS) dan anggota Board of Trustees untuk The SouthSouthNorth (SSN) Foundation di Cape Town, Afrika Selatan.

Ngabalin menepis asumsi bahwa mundurnya Bambang dan Dhony Rahajoe dari jabatan pimpinan Otorita IKN dipicu oleh perseteruan terkait masalah investasi.

• "Sama sekali tidak, sama sekali tidak, buktinya 80 persen keberhasilannya kan. Kalau investor tentu saja dengan utusan tugas khusus yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Pak Bambang ini akan lebih memperjelas percepatan pembangunan IKN."

Retaknya hubungan antara Jokowi dan Luhut terkait Bambang Susantono menunjukkan dinamika politik internal di akhir masa pemerintahan. Meskipun ada perbedaan pendapat dan kritik terhadap kinerja, Jokowi tetap memilih untuk menggunakan pengalaman Bambang untuk kepentingan strategis negara.