Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menggelar sayembara berhadiah Rp8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku. Dalam video yang beredar di media sosial Maruarar mempertanyakan mengatakan Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun buron belum juga ditangkap.
"Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun enggak bisa ditangkap," tanya Maruarar.
Eks politikus PDI Perjuangan yang kini berstatus kader Gerindra tersebut lantas menjanjikan hadiah Rp8 miliar dari uang pribadinya bagi siapa saya yang bisa menangkap Harun Masiku. Ia berharap hadiah ini memberi semangat positif bagi pemberantasan korupsi khususnya penangkapan Harun Masiku.
"Saya akan kasih bonus bagi siapa yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya. Supaya semangat supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya," ujarnya.
Maruarar juga mengajak Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk bersama-sama mencari Harun Masiku. Hal ini menurutnya agar misteri terkait Harun Masiku bisa diungkap ke publik.
"Mas Hasto ayo kita cari sama-sama supaya jelas terang benderang kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? siapa yang menghilangkan. Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia apa yang diurus sama dia? Ya Mas Hasto politik itu suci membela yang benar membantu yang lemah dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," ujarnya.
Hasto, Ara, dan Politik Itu Suci
Sayembara Maruarar soal Harun Masiku ini tidak lepas dari pernyataan Hasto yang mengatakan akan mengirimkan buku Politik Itu Suci karangan Sabam Sirait kepada Maruarar. Pernyataan Hasto merupakan respons atas pernyataan Maruarar yang ia nilai mempertentangkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Hasto menilai pernyataan Maruara bahwa dukungan Anies Baswedan ke pasangan Pramono-Rano akan mengikis suara dari kalangan non-muslim. Menurut Hasto pernyataan ini masuk kategori SARA.
“Saya akan kirimkan buku Pak Sabam ini kepada Pak Ara sirait supaya beliau bisa melakukan perenungan,” kata Hasto.
“Sangat menyesalkan ya pernyataan Pak Ara Sirait itu sudah masuk kategori SARA.”
Saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/11/2024), Maruarar membenarkan materi video yang beredar di media sosial tersebut. Ia menjelaskan sayembara ini ia buat sebagai wujud partisipasi bahwa tidak pihak yang kebal hukum di Indonesia.
“Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” kata putra almarhum Sabam Sirait ini.
Ara menduga Harun Masiku tidak kunjung tertangkap karena melibatkan kasus besar dan orang besar. Ia mengingatkan negara tidak kalah melawan koruptor.
“Menurut saya pasti ini kan melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Ya, kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki. Kita pengen negara ini tidak kalah dengan koruptor,” ujar dia.
Maruarar berharap sayembara Rp8 miliar yang ia buat memberikan semangat kepada siapa saja untuk mencari dan menangkap Harun Masiku.
“Saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat dan saya dapat respons positif. Jadi banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku,” ungkapnya.
KPK Apresiasi Sayembara Ara
Merespons sayembara yang dibuat Maruarar Sirait, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan institusinya menyambut positif.
"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar, bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis (28/11/2024).
Johanis bahkan memuji sikap Maruarar agar dicontoh dalam rangka mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menilai, hanya Maruarar Sirait yang mau mengorbankan hartanya untuk mengejar buron Harun Masiku.
"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Johanis.
Bagaimana Nama Hasto Terseret dalam Kasus Masiku?
Dalam dakwaan perkara suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan orang kepercayaan Hasto, Saeful Bahri terungkap bagaimana nama Hasto terserat dalam kasus Harun Masiku.
Cerita bermula ketika Nazarudin Kiemas, caleg PDI Perjuangan dari Dapil Sumatera Selatan I dalam Pemilu 2019, meninggal dunia sebelum pemilu. Meski demikian, Nazarudin tetap mendapatkan suara sebanyak 34.276.
Di saat yang sama Harun Masiku yang juga caleg PDI Perjuangan di dapil yang sama memperoleh suara hanya 5.878 suara, jauh dibandingkan Riezky Aprilia yang mendapatkan 44.402 suara. Menurut KPU Riezky-lah yang berhak menduduki kursi DPR menggantikan Nazaruddin.
Namun dalam rapat pleno DPP PDI Perjuangan yang dipimpin para petinggi partai, termasuk Hasto, diputuskan kursi Nazaruddin akan dialihkan kepada Harun Masiku. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi Hasto, sebagai Sekjen, untuk meminta penasihat hukum PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah, mengajukan surat permohonan ke KPU agar Harun dilantik menggantikan Riezky.
Namun, KPU menolak permohonan tersebut karena menilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. Saeful Bahri, seorang staf Hasto, menjadi aktor penting yang menghubungkan Harun Masiku dengan pihak-pihak lain, termasuk Wahyu Setiawan, komisioner KPU yang memiliki kewenangan dalam proses penggantian antarwaktu (PAW).
Dalam serangkaian pertemuan dan pesan singkat yang terungkap di pengadilan, Saeful dan Harun menyepakati skema pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Awalnya, janji suap dimulai dari angka Rp750 juta, namun kemudian naik menjadi Rp1,5 miliar. Uang tersebut diberikan secara bertahap, dengan sebagian besar dikonversi menjadi dolar Singapura dan diserahkan melalui perantara, salah satunya adalah Agustiani Tio Fridelina, seorang mantan anggota Bawaslu yang dikenal dekat dengan Wahyu.
Sementara itu, nama Hasto muncul sebagai bagian dari struktur keputusan partai. Ia disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang meminta Donny mengajukan permohonan PAW, dan Saeful Bahri, yang disebut sebagai stafnya, menjadi penghubung utama dalam skema ini. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Hasto secara langsung terlibat dalam praktik suap. Perannya lebih terlihat dalam konteks internal partai, di mana keputusan strategis terkait Harun Masiku didorong oleh rapat pleno DPP PDIP yang dipimpinnya.
Kasus ini mencapai puncaknya dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Januari 2020, yang menjerat Wahyu Setiawan, Agustiani, dan Saeful Bahri. Namun, Harun Masiku berhasil menghilang dan hingga kini masih menjadi buron. Keterlibatan Hasto dalam kasus ini terus menjadi perdebatan, terutama karena Saeful, yang memainkan peran utama, dikenal sebagai orang dekatnya.