Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024 makin memanas. Hal ini terlihat dari hasil elektabilitas terbaru yang menunjukkan posisi Wali Kota Medan Bobby Nasution berada di atas mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Survei ini dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC). Menurut survei tersebut, elektabilitas Bobby Nasution mencapai 35 persen. Angka ini jauh melampaui Edy Rahmayadi yang hanya mendapatkan 17 persen.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut elektabilitas Edy Rahmayadi yang rendah ini dikarenakan dirinya tidak lagi menjadi gubernur.
Ditambah lagi Bobby Nasution yang terus mendapatkan panggung selama Pilkada Sumut 2024 dan kampanye yang cukup masif.
Pada Juli 2024, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa 34,2 persen responden akan memilih Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024. Hanya 15,1 persen responden saja yang akan memilih Edy Rahmayadi.
Hal tersebut tidak terlepas dari privilege Bobby Nasution sebagai suami dari Kahiyang Ayu. sekaligus menantu Presiden Joko Widodo. Ditambah belakangan nama Bobby Nasution juga banyak diperbincangkan perihal penggunaan jet pribadi yang berhubungan dengan anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara baru saja menetapkan nomor urut pasangan cagub dan cawagub. Bobby Nasution dan Surya mendapatkan nomor urut 1 yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PSI.
Sementara Edy Rahmayadi dan Hasan Basri menempati nomor urut 2. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Politik Sumut yang memanas
Usai pengambilan nomor urut di Hotel Grand Mercure Medan pada Senin (23/9), kedua calon gubernur saling singgung soal infrastruktur di Sumatera Utara. Bobby Nasution menyinggung soal pembangunan infrastruktur yang tidak merata, termasuk proyek tahun jamak yang mencapai Rp2,7 triliun.
“Saya sangat setuju kita dapat nomor urut satu, Pak Surya. Karena kalau nomor urut dua jadi ingat Rp2,7 triliun. Pembangunan infrastruktur memang perlu biaya, tapi APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya,” ujar Bobby, dikutip dari Tempo.co.
Pernyataan tersebut lantas ditanggapi oleh Edy Rahmayadi dengan santai. Menurutnya, jalanan rusak yang ada di perbatasan Sumatera Utara berstatus jalan nasional. Artinya, jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono,” ujar Edy.
Mulyono disebut-sebut nama Presiden Joko Widodo yang diberikan kedua orang tuanya saat lahir. Nama tersebut tidak bertahan lama. Pergantian nama tersebut terjadi imbas Jokowi yang sering sakit saat kecil. Dalam budaya Jawa, jika bayi laki-laki sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat.