Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan pemberian lahan gratis kepada negara-negara sahabat yang ingin membuka kantor kedutaan di IKN sebelum tahun 2028. Usulan ini bertujuan untuk mempercepat kehadiran kantor kedutaan di IKN, bersamaan dengan target pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Basuki menegaskan bahwa kehadiran kedutaan besar di IKN merupakan elemen penting dalam menyukseskan pemindahan ibu kota secara keseluruhan. Dengan ada lahan gratis, diharapkan banyak negara yang mau berinvestasi dalam pembangunan kedutaan mereka.
Meski begtu, Basuki menegaskan bahwa keputusan akan usulan tersebut bukan menjadi wewenangnya. “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan,” kata Basuki melalui keterangan resmi pada Senin, 17 Februari 2025.
Dukungan Otorita IKN untuk negara sahabat
Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare untuk Diplomatic Compound yang diperuntukkan bagi kantor kedutaan. Dari lahan tersebut, sebagian akan digunakan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya. Otorita IKN bertujuan untuk meyakinkan negara-negara sahabat bahwa mereka serius dalam komitmen pemerintah untuk mengembangkan IKN. Di samping itu, Basuki juga berharap dengan tawaran ini, negara-negara sahabat dapat segera membangun kedutaan dan perwakilan diplomatik mereka di IKN.
Otorita IKN juga akan mengajukan proposal ini kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan. Pendekatan ini diharapkan akan memperkuat kerja sama diplomatik dan mendorong investasi asing di Indonesia. Dalam situasi ini, Otorita IKN berusaha transparan dalam komunikasi dan dukungan kepada negara sahabat.
Rencana pembangunan dan fasilitas baru
Pelaksanaan pembangunan Diplomatic Compound di IKN dirancang dengan konsep berkelanjutan. Area tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan dan mobilitas para diplomat. Fasilitas yang disediakan mencakup area komersial, restoran, dan taman, yang mendukung kehidupan sosial para perwakilan diplomatik. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan transportasi, juga menjadi prioritas dalam pembangunan ini.
Desain kawasan Diplomatic Compound menekankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan, yang selaras dengan konsep Kota Hutan. Hal ini diharapkan memenuhi standar internasional untuk pengembangan kawasan diplomatik.
Sasaran jangka panjang untuk IKN
Pemerintah menargetkan IKN akan beroperasi sebagai ibu kota politik yang lengkap dengan fasilitas legislatif dan yudikatif. Sementara itu, pembangunan fasilitas untuk kementerian dan lembaga telah mencapai tahap yang cukup signifikan. Rencana jangka panjang mencakup pengembangan infrastruktur yang menjamin kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan.
Basuki menjelaskan bahwa pihaknya sedang merencanakan penyelesaian semua fasilitas penunjang dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan. Dengan demikian, IKN tidak hanya akan menjadi ibu kota politik, tetapi juga pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Otorita IKN berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan ini guna menarik investasi dan meningkatkan kehadiran negara-negara sahabat di IKN.