Wacana menggabungkan sejumlah kota penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Bekasi ke dalam wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta makin serius dibicarakan para elite politik dan pemangku kebijakan.
Ada yang beranggapan penggabungan akan membuat persoalan di masing-masing wilayah lebih mudah diselesaikan, namun ada juga yang mengingatkan bahwa bertambahnya luas wilayah berarti bertambah pula masalah yang mengikutinya.
Jadi, apa saja yang bisa diketahui mengenai wacana Jakarta Raya ini?
Akan Dibahas Komisi II DPR
Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II DPR yang salah satu gawenya ngurusin perkara pemerintahan daerah bilang akan mempertimbangkan wacana ini lewat Revisi UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Memang kenapa UU Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta perlu direvisi?
Menurut Rifqi hal ini lantaran sudah ada UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang isinya tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Jadi nanti para anggota DPR akan membahas apakah wilayah Jakarta akan meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) atau sekadar mengatur karakteristik kekhususannya doang.
“Karena kekhususannya dalam konstitusi Pasal 18 harus bersifat beda dari keberadaan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia,” kata Rifqi dikutip Antara, Jumat (22/7/2022)
Kalau Kekhususan Jakarta Dihapus Apa Pengaruhnya?
Rifqi menjelaskan ketika Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, bisa saja wilayah-wilayah administratifnya diubah menjadi kota atau kabupaten yang bersifat otonom. Yang mana artinya masing-masing wilayah itu akan punya pilkada sendiri-sendiri buat menentukan kepala daerah dan pejabat DPRD.
Wah, bisa ada ada kota/kabupaten Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakpus, Jakut, dan Kepulauan Seribu dong ya?
“Semua itu selambat-lambatnya akan kami bahas di akhir tahun 2022 agar tidak ada dualisme aspek yuridis ibu kota negara,” ujar Rifqi.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI di DPRD Setuju
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyambut positif usulan penggabungan wilayah penyangga Jakarta macam Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi Jakarta Raya.
Tapi yang penting diperhatikan dari penggabungan kota-kota itu ke dalam struktur administratif Provinsi Jakarta adalah potensi bertambahnya masalah. Ini lantaran penggabungan juga akan membuat Jakarta jadi lebih luas dari sisi wilayah, pemerintahan, dan jumlah penduduk.
“Tapi penyelesaiannya akan jauh lebih komprehensif,” kata Gembong dikutip Antara, Selasa (22/7/2022).
Menurut Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo wacana menggabung daerah penyangga Jakarta layak banget buat diseriusin.
Soalnya, menurut Anggara, salah satu alasan ribetnya ngeberesin perkara di di Jakarta maupun di daerah sekitarnya lantaran belum ada kebijakan yang teritegrasi. “Padahal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) adalah kesatuan kawasan megapolitan yang permasalahannya saling terkait," katanya.
Walaupun bisa jadi solusi mengatasi permasalahan sistemik seperti kemacetan, banjir dan pengelolaan sampah, dia mengatakan, usulan ini harus dibahas secara komprehensif.
“Pastinya untuk mewujudkan usul ini butuh diskusi panjang dan menyeluruh. Harus diperhatikan juga aspek peraturan perundang-undangannya,” katanya.
Bekasi dan Depok Pilih Gabung Jakarta, Apa Alasannya?
Keinginan bergabung dengan Jakarta sempat disampaikan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Agustus 2019 lalu. Konteks pernyataan keduanya adalah merespons pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya tentang wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang salah duanya menggabungkan Kota Depok dan Kota Bekasi.
Menurut Idris dan Rahmat Effendi, ketimbang gabung ke Bogor mereka lebih memilih bergabung dengan Jakarta. Alasannya karena secara kultur, tradisi, maupun bahasa, Kota Depok dan Bekasi lebih dekat dengan Jakarta ketimbang Bogor. Selain itu dari sisi keamanan Polres Bekasi dan Polres Depok juga ada di bawah kesatuan Polda Metro Jaya. Begitu pula dengan Kodim Depok dan Bekasi yang ada di bawah struktur Komando Pangdam Jaya, bukan Pangdam Siliwangi Jawa Barat.
Belakangan alasan-alasan itu diperkuat Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang merasa kalau Depok bergabung dengan Jakarta maka pembangunan akan lebih cepat dan modern. “Lalu keuntungan Depok bisa membangun lebih cepat, lebih keren seperti Sudirman,” ujar Ketua DPD PKS Depok ini.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa lebih fokus dan serius ngurus wilayah-wilayah yang belum keurus baik di bidang infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dari para elit politik di DPR RI, terutama dapil Bodebek,” kata Imam dikutip Antara, Kamis (14/7/2022).
Cuma Kebagian Racunnya
Wacana menggabungkan daerah-daerah penyangga Jakarta menjadi Jakarta Raya dipandang skeptis oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Ia menyebut hal itu akan menjadi racun bagi daerah-daerah penyangga Jakarta itu sendiri.
"Kalau menyatu seperti itu, daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) itu hanya dapat racunnya (sialnya)," kata Sutiyoso dikutip Antara, Senin (26/8/2019) lalu.
Menurut Bang Yos mestinya daerah-daerah penyangga bergabung dalam konsep megapolitas yang pernah ia gagas. Konsep ini secara garis besar adalah menghubungkan tata ruang, bukan administrasi.
Dalam artian secara administratif, Bekasi, Depok dan Bogor tetap wilayah Jawa Barat, Tangerang masih tetap wilayah Banten. Namun daerah-daerah tersebut bersama-sama Jakarta membangun tata ruangnya.
"Begitu loh, transportasi bisa menyatu menjadi satu sistem. Banjir kita bisa atasi bersama dan konsep itu ada di Balaikota sudah dimatangkan, tinggal jalan," ucap Bang Yos.
Nah, menurut kamu lebih cocok konsep Jakarta Raya, Megapolitan, atau ya udah biarin seperti sekarang?