Jeratan hukum terkait tudingan makar yang menjerat beberapa tokoh BPN berawal dari ajakan people power untuk mendelegitimasi hasil penghitungan resmi KPU dan penyebaran hoaks. Alhasil, kubu BPN mengganti kalimat people power dengan gerakan kedaulatan rakyat.
Anggota Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Novel Bamukmin mengatakan, tujuan gerakan kedaulatan rakyat itu untuk menagih keadilan. Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, A. Riza Patria mengatakan rezim Jokowi banyak sekali melakukan ketidakadilan. “Ada oknum polisi berkampanye untuk Pak Jokowi itu tidak ditindak dan tidak dipecat. Kivlan Zen yang keras, dicekal, lalu diperiksa tapi tidak ditangkap. Eggy langsung ditangkap. Itu namanya ketidakadilan dan tebang pilih,” kata Riza Patria.
Soal kedaulatan rakyat, menurut Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily itu terejawantahkan melalui pemilu. Pakar Hukum Tata Negara Unand, Feri Amsari mengatakan makar terhadap presiden itu bisa dalam bentuk lain seperti mengganggu pemerintahan yang sah. “Pernyataan Pak Kivlan terkait ingin merdeka dan mengajak orang melakukan sesuatu, tentu aparat penegak hukum harus merespons ini. Karena ini kepala negara dan pemerintahannya sah,” kata Feri.