Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan mengajukan sengketa pilpres ke MK bukan karena persoalan menang kalah. “Tapi tujuannya memperbaiki pemilu ke depannya. Sejak awal Prabowo-Sandi tidak mau ke MK, tapi rakyat yang mendorong,” ujar Andre. Mengajukan ke MK, kata Andre adalah jalan mengikuti konstitusi.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid membenarkan kalau Pemilu 2019 ini sangat berat karena banyak aturan baru. Ia mengakui ada kekeliruan. Namun, tudingan soal kecurangan yang dialamatkan ke KPU adalah salah alamat. “Konsepsi UU kita kan penghitungan berjenjang. Tapi KPU berinisiatif membuat situng untuk kebutuhan informasi. Dalam PKPU, Situng tidak kita masukkan sebagai bagian dalam proses pemilu. Jadi kalau situng dipersoalkan itu salah alamat. Begitu juga DPT, itu sudah selesai,” katanya.
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan jika persoalan DPT sudah selesai, mengapa masih banyak DPT yang invalid. “Mudahnya, Pilpres 17 April, tapi penetapan DPT bulan Mei. Di mana selesainya? Kami bilang 22 juta invalid. Kalau KPU bilang sudah selesai, makanya buka C7-nya. KPU bilang tidak berpengaruh dengan hasil, prinsip pemilu rahasia kok kami harus membuktikan hasilnya,” kata Denny.