Dua minggu pasca-kerusuhan serentak di Papua dan Papua Barat, banyak perkembangan tentang situasi di Bumi Papua. Anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun yang datang ke Papua untuk mengecek situasi lapangan mengatakan kaget dengan situasi di sana. Komarudin melihat banyak pasukan Polri-TNI bersenjata berat yang berjaga-jaga di sepanjang jalan Papua. “Untuk melindungi fasilitas publik oke, tapi bukan sepanjang jalan. Itu bisa menakuti rakyat,” kata Komarudin.
Benny Giay, tokoh masyarakat Papua mengatakan penambahan pasukan gabungan di Papua merupakan upaya mengalihkan perhatian masyarakat soal rasisme dan penjajahan politik di tanahnya. Soal pasukan gabungan, mantan Gubernur Papua Freddy Numberi melihat memang perlu ada SOP yang jelas soal penambahan pasukan itu. Karopenum Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan mengapa pihaknya menambah pasukan tambahan, hal itu terkait dengan aspek utama pembangunan Papua, yakni keamanan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan kasus Papua yang membesar ini harus dilihat dari akar masalahnya, yakni pembiaran terjadinya rasisme dan intimidatif oleh oknum TNI dan sekelompok ormas. “Itu terlihat polisi menembak dengan gas polisi, mendobrak pintu. Terlihat di video. Padahal tidak ada ancaman bagi pendemo, yang terancam justru mahasiswa yang ada di asrama. Artinya tidak ada alasan utama polisi menggunakan kekerasan dan gas air mata,” kata Usman.