Hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran 2020 di Pemprov DKI Jakarta mengungkap fakta tentang kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek. Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah, benarkah ini hanya perkara administrasi semata atau berpotensi ada penyelewengan uang rakyat?
Menurut Ima, ada kesengajaan yang dilakukan Pemprov DKI dalam kasus kelebihan bayar
"Jangan sampai DKI dikenal sebagai Provinsi kelebihan bayar,” kata Ima Mahdiah Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.
Sedangkan bagi Azis, ini hanya masalah administrasi, "Dari rekomendasi BPK tidak ada menyebutkan ini pelanggaran hukum, ini kesalahan administrasi." ungkap Abdul Aziz Ketua Komisi B DPRD DKI Fraksi PKS.
#MataNajwa #Kapalapi