Salah satu kritikan terhadap pemerintahan Jokowi adalah penempatan orang politik di jabatan strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Jaksa Agung. Hal itu juga menjadi sorotan tim penantang.
"Jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, akan memastikan bahwa Jaksa Agung dipilih dari pribadi yang punya integritas dan bukan berasal dari partai politik," ujar Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Asrul Sani menegaskan rekam jejak selama ini Jaksa Agung dipegang oleh kader parpol, salah satunya Baharuddin Lopa yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan.