Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut menanggapi polemik pewajiban jilbab yang mencuat setelah siswi nonmuslim di Kota Padang diwajibkan menggunakan jilbab di sekolah.
Menurut Ma'ruf, memaksakan aturan agar nonmuslim memakai jilbab, dilihat dari aspek kenegaraan dan keagamaan tidak benar. Dia juga mengakui bahwa kasus semacam ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Tapi pemerintah pusat baru kali ini mengambil sikap.
"Kalau belum jadi isu nasional, hanya jadi isu lokal, pemerintah secara nasional belum mengambil sikap. Tapi kalau itu mengganggu prinsip kebinekaan dan toleransi, saya kira pemerintah perlu turun tangan," ujar Ma'ruf.
Rabu (3/2) sore, Mendikbud, Menag, dan Mendagri mengesahkan keputusan bersama tiga menteri yang melarang Pemda dan sekolah mewajibkan dan melarang seragam dengan kekhususan agama.
#MataNajwa #kapalapi