Dilema Kampanye Daring di Masa Pandemi
Banyaknya temuan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong kampanye Pilkada Serentak 2020 dilakukan secara daring. Hal Ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya klaster baru penularan COVID-19.
Terbatasnya ruang kampanye konvensional membuat para pasangan calon yang akan maju di Pilkada 2020 pun harus menaksimalkan media sosial untuk melakukan kampanye. Namun, pelaksanaan kampanye lewat media sosial ini ternyata memiliki potensi pelanggaran yang sangat tinggi. Misalnya, adanya akun-akun palsu yang menyerang lawan politik dan penyebar hoaks.
Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas terkait metode kampanye daring, terutama untuk melakukan pengawasan di media sosial.
Peneliti Centre For Strategic and International Studies Arya Fernandes menyebut kondisi ini dilematis, jika nantinya ada pengawasan baik dari Kominfo maupun Polisi cyber maka hal itu malah akan rentan disalahgunakan.