Partai NasDem memutuskan tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim pada Senin (14/10/2024).
Menurutnya, ada banyak pertimbangan yang membuat NasDem memutuskan tidak bergabung dalam pemerintahan periode 2024-2029. Namun, Taslim tak menjelaskan secara gamblang. Pihaknya menyebut Partai NasDem hanya ingin pemikirannya diterima pemerintah ketimbang menaruh kadernya ke dalam kabinet sebagai menteri.
“Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet,” ujar Taslim pada Senin (14/10).
Kendati begitu, NasDem tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemerintahan meski tidak ada perwakilan dalam kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Taslim, pikiran dari NasDem jauh lebih berarti daripada kehadiran secara fisik.
“Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk,” tambahnya.
Hermawi Taslim menyinggung pertanyaan Prabowo kepada NasDem yang tidak memasukkan daftar nama untuk mengisi jajaran kabinet. Namun, Partai NasDem tidak menanggapi pertanyaan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran. Kala itu, Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4).
Partai yang sempat mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 tersebut berbalik mendukung Prabowo-Gibran dengan alasan untuk bekerja sama membangun bangsa Indonesia.
“Kita siap dukung sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran,” ujar Surya Paloh pada Kamis (25/4).
Kesiapan kabinet Prabowo-Gibran
Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada Minggu (20/10). Pada hari yang sama, Prabowo-Gibran juga akan mengumumkan daftar menteri yang membantunya selama periode 2024-2029.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, jumlah kementerian Prabowo-Gibran sekitar 44-46.
Jumlah tersebut lebih banyak dibanding kementerian pada era Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kendati begitu, jumlah tersebut belum difinalisasi.
“Asta Cita dan 17 Program Aksi yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” ujar Dasco pada Jumat (11/10/2024), dikutip dari Antara.
Beberapa kementerian yang ada saat ini akan dipecah dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan dipecah menjadi tiga yaitu Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kebudayaan.
Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah menjadi dua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan dipecah menjadi dua. Selain itu, muncul pula beberapa nama kementerian baru yang tidak ada pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.