Amerika Serikat mengecam keputusan Taliban yang melarang kaum perempuan kuliah di perguruan tinggi.
"Amerika Serikat mengutuk keputusan Taliban yang tidak dapat dipertahankan untuk mencegah wanita Afghanistan menerima pendidikan tingkat universitas," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson dikutip Reuters, Selasa (20/12/2022).
Amerika Serikat memastikan rezim Taliban akan mendapat sanksi berat atas keputusan tersebut. Salah satunya terkait tidak diakuinya Pemerintahan Taliban di Afghanistan sebagai bagian dari komunitas internasional.
"Taliban tidak bisa berharap untuk menjadi anggota yang sah dari masyarakat internasional sampai mereka menghormati hak-hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
"Sama sekali tidak dapat dipertahankan."
Di Washington, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Amerika Serikat akan melihat apa lagi yang bisa dilakukannya untuk meminta pertanggungjawaban Taliban.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan larangan perempuan kuliah merupakan bentuk, "pengurangan hak-hak perempuan yang mengerikan dan kekecewaan yang mendalam dan mendalam bagi setiap siswa perempuan."
"Ini juga merupakan langkah lain Taliban menjauh dari Afghanistan yang mandiri dan makmur," katanya di kantor PBB.
Pada bulan Maret, Taliban mendapat kecaman dari banyak pemerintah asing dan beberapa warga Afghanistan karena melanggar janji bahwa semua sekolah menengah bisa diakses oleh perempuan.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan langkah yang diambil pemerintah Taliban pada hari Selasa itu "jelas melanggar janji lain dari Taliban."
"Ini langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana negara dapat berkembang, menghadapi semua tantangan yang ada, tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan perempuan," katanya kepada wartawan di New York.
Utusan khusus PBB untuk Afghanistan Roza Otunbayeva mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan itu "menghancurkan".
Sesaat sebelum Kabul mengumumkan larangan itu, Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa penutupan sekolah menengah atas telah "merusak" hubungan pemerintahan Taliban dengan komunitas internasional dan "sangat tidak populer di kalangan warga Afghanistan dan bahkan di dalam kepemimpinan Taliban."
"Selama anak perempuan tetap dikecualikan dari sekolah dan otoritas de facto terus mengabaikan keprihatinan lain yang dinyatakan masyarakat internasional, kita tetap menemui jalan buntu," katanya.
Keputusan itu diambil karena banyak mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester.
Seorang ibu dari seorang mahasiswa, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan putrinya menelepon sambil menangis ketika mendengar surat itu karena takut tidak bisa lagi melanjutkan studi kedokterannya di Kabul.
"Rasa sakit yang tidak hanya saya .. dan ibu (lainnya) miliki di hati kami, tidak dapat dijelaskan. Kami semua merasakan sakit ini, mereka khawatir akan masa depan anak-anaknya," katanya.
Belum Jelas Dilarang Sampai Kapan
Larangan perempuan kuliah di perguruan tinggi dikeluarkan Taliban saat Dewan Keamanan PBB tengah bersidang di New York terkait nasib Afghanistan.
Perwakilan Amerika Serikat dan Inggris sama-sama mengecam pengumuman itu dan meminta rezim Taliban di Afghanistan ditangguhkan sebagai bagian masyarakat internasional.
Kementerian pendidikan tinggi yang dikelola Taliban Afghanistan mengatakan bahwa siswa perempuan tidak akan diizinkan mengakses universitas negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Sebuah surat, yang dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian pendidikan tinggi pada hari Selasa (20/12/2022), menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan, sesuai dengan keputusan Kabinet.
“Anda semua diinformasikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan perempuan tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut,” kata surat yang dikeluarkan untuk semua universitas negeri dan swasta, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Neda Mohammad Nadeem dikutip Aljazeera.
Juru bicara kementerian, Ziaullah Hashimi, yang men-tweet surat tersebut, mengkonfirmasi perintah tersebut ke beberapa kantor berita termasuk AFP dan Associated Press.