Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengumumkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui. Dana tersebut akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah ada (anggaran Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” terang Fadli saat ditemui awak media di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Anggaran ini akan digunakan untuk merevisi buku sejarah yang dimulai sejak Januari 2025. Fadli menjelaskan bahwa proyek penulisan ulang ini bertujuan untuk menjadikan sejarah Indonesia lebih akurat dan representatif bagi generasi muda.
“Sudah ada anggarannya, sudah dimulai. Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana (pembahasan penulisan ulang sejarah bisa dilakukan?” ungkapnya menambahkan.
Fadli juga menjelaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini juga menargetkan uji publik setidaknya pada bulan Juli.
“Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli kita akan uji publik. Kira-kira (bulan Juli),” ungkapnya.
Proyek ini menargetkan terbitnya 11 jilid buku sejarah yang akan mencakup berbagai aspek dari sejarah bangsa Indonesia. Fadli Zon menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidaklah besar jika dilihat dari cakupan yang akan dikerjakan.
Dalam proyek ini, Fadli mencatat bahwa ada 113 penulis dan editor yang terlibat, terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan ahli sejarah. Tim penulis di proyek ini adalah gabungan sejarawan, akademisi bidang arkeologi, geografi, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papua.
Fadli menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah inklusif, dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris dalam penulisan sejarah. Penulisan sejarah baru ini akan mencangkup sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, hingga era pemilu.
Proses yang telah dimulai Januari 2025 ini ditargetkan akan rampung pada Agustus 2025.
Pembaruan buku sejarah Indonesia dianggap penting oleh Fadli Zon untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsa. Ia khawatir, jika wawasan sejarah yang diajarkan terlalu berorientasi pada perspektif luar, pengetahuan generasi muda tentang tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Mohammad Hatta akan berkurang. Fadli menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini bukan hanya sekadar akademis, melainkan juga untuk membentuk identitas dan jati diri bangsa.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan pada Senin (26/5/2025) disepakati bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan narasi yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.
Komisi X DPR juga mengajukan usulan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki komunikasi serta melakukan sosialisasi terkati proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia. Hal ini harus dilakukan guna menghindari interpretasi dari masyarakat jika penulisan ulang sejarah ini dilakukan berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah
11 Jilid Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Berikut 11 jilid buku penulisan ulang sejarah yang telah disepakati:
1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons terhadap Penjajahan
6. Pegerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024)
11. Faktaneka dan Indeks