Debat Calon Presiden (Capres) 2024 yang diselenggarakan di pelatar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, (12/12/2023) berlangsung meriah dan seru. Ketiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling beradu gagasan di panggung debat perdana Capres.
Anies Baswedan menjadi Capres pertama yang menyampaikan visi dan misinya pada sesi pertama debat Capres 2024. Dalam statement tersebut Capres no urut 1 itu memberikan perhatian khusus terhadap penegakan hukum menjadi kunci dalam praktik bernegara.
Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, seharusnya negara hukum menempatkan hukum sebagai pedoman untuk menciptakan rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, sehingga mampu memberikan kepastian kepada setiap warga negaranya.
“Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua,” ujar Anies.
Namun di sisi lain, menurut Anies, fakta yang terjadi tidaklah demikian. Banyak aturan yang ada hanya berdasarkan kepentingan kekuasaan.
“Ini harus dipegang, tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” imbuhnya tegas.
Kondisi tatanan pemerintahan saat menjalankan tugasnya dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Kendati demikian Anies melihat bahwa kondisi tersebut haruslah diubah dan dikembalikan sebagaimana mestinya.
“Kemudian kita menyaksikan, betapa hari-hari ini, tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang dan itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan,” ujarnya.
Anies menyebut, sebagai negara hukum tidak sepantasnya hukum diatur oleh penguasa, melainkan kekuasaan harus diatur oleh hukum.
Di sisi lain, ia juga menyoroti penegakan hukum saat ini yang dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Anies tidak ingin hal itu terjadi jika dirinya terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Ia berjanji akan mendorong sebuah perubahan dalam bidang penegakan hukum.
“Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak, dalam kenyataannya bengkok. Dia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita dorong perubahan,” tegasnya.