Dua elite di DPP Partai Golkar yakni Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita berbeda pandangan soal jatah menteri untuk partai beringin di kabinet yang akan disusun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali mengatakan partainya berhak mendapatkan jatah minimal lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Airlangga mengklaim jatah tersebut diukur dari kontribusi Golkar yang menurutnya menyumbangkan 25% suara bagi kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Airlangga mengatakan Golkar berhasil menang di 15 provinsi dari 38 provinsi.
Dari kemenangan tersebut, kata Airlangga, sekitar 80% sampai 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," ujarnya Jum'at (15/3/2024).
Selang beberapa hari setelah pernyataan itu diucapkan, Airlangga mengatakan bahwa pihaknya belum spesifik mengajukan jumlah jatah kursi ke Prabowo maupun Gibran.
"Kami belum minta (kursi menteri)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Hak Prerogatif Presiden Tak Boleh Dibatasi dan Didikte
Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar punya pandangan berbeda dengan Airlangga. Ia mengatakan hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet, termasuk menentukan jatah menteri untuk partai politik tak boleh dibatasi. Hal ini agar terpilih bisa merekrut anggota kabinet sesuai dengan kebutuhan visi dan misi-nya.
"Hak prerogatif presiden yang bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi tidak boleh dibatasi termasuk penentuan jumlah anggota kabinet," kata Agus dikutip Antara di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Agus menilai apabila calon presiden itu terpilih, maka dia mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program kerja dan merealisasikan visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
"Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah jumlah kebutuhan anggota kabinet," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid menyebut apa yang disampaikan Airlangga hanya sekadar usulan, bukan untuk mendikte presiden. Sebab menurutnya, keputusan komposisi kabinet pada akhirnya tetap di tangan presiden.
Nusron juga mengatakan Golkar belum mengusulkan posisi menteri yang ingin diisi kader-kadernya.
"Kami tidak berhak untuk mendikte presiden, meski kami anggota koalisi," ujar Nusron.
Baca Juga:Airlangga Respons Megawati Soal Baru Berkuasa Mau Seperti Orde Baru: Chapter yang Sudah Lewat
Manuver Jelang Munas
Pernyataan Airlangga soal capaian Golkar di Pemilu 2024 dan kontribusi suara mereka bagi kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 tak bisa dilepaskan begitu saja dari isu Munas Partai Golkar yang jika sesuai jadwal bakal digelar Desember 2024 mendatang.
Untuk diketahui, saat ini ada sedikitnya enam menteri Golkar di Kabinet Jokowi-Ma'ruf. Mereka ialah:
1. Airlangga Hartarto (Menkoperekonomian)
2. Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Maritim dan Investasi)
3. Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian)
4. Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)
5. Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan)
6. Bahlil Lahadila (Menteri Investasi dan BKPM)
Jika di kabinet mendatang Golkar bisa menambah jumlah menterinya maka hal itu tentu saja dapat dijadikan kredit positif oleh Airlangga untuk meraih dukungan dari internal sebagai ketua umum pada periode selanjutnya.
Perlu pula digarisbawahi, kredit positif itu hanya dapat diklaim apabila munas diselenggarakan sesuai jadwal yakni Desember 2024 atau setelah pelantikan anggota DPR 1 Oktober 2024 dan pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober 2024 dilakukan.
Di sisi lain, pernyataan Agus Gumiwang yang menegaskan bahwa soal penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden juga penting dibaca dalam konteks memperlebar peluangnya sebagai ketua umum di Munas Golkar mendatang.
Agus Gumiwang menjadi satu dari empat orang kader yang namanya disebut-sebut bakal maju di bursa ketua umum munas mendatang. Mereka ialah: Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, Bahlil Lahadila, dan Airlangga Hartato.
Pernyataannya bahwa soal jatah menteri dan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden menunjukkan dapat dibaca sebagai upaya memastikan loyalitas kepada presiden petahana Jokowi selaku ayah dari wapres terpilih Gibran dan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.
Hal ini penting sebagai modal politik memenangkan kontestasi di Munas. Apalagi, tersiar kabar bahwa Presiden Jokowi sudah tidak terlalu sreg dengan Airlangga sebagai ketua umum. Dan bukankah sudah menjadi catatan sejarah bahwa penguasa turut andil dalam menentukan siapa nahkoda Golkar di Munas?