Masyarakat dunia tengah gencar melakukan boikot terhadap produk-produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel, tak terkecuali di Indonesia. Lantas, bagaimana dampak gerakan boikot di dalam negeri sejauh ini?
Eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di Gaza kini menjelma menjadi tragedi kemanusiaan. Serangan beruntun militer Israel di wilayah Gaza mengakibatkan tewasnya ribuan orang dan memaksa penduduk untuk mengungsi ke wilayah Rafah.
Situasi ini membuat banyak pihak menyerukan ajakan boikot terhadap produk atau merek yang terafiliasi dengan negara Israel. Tujuannya yakni untuk menekan Israel dari segi ekonomi serta menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina.
Seiring maraknya boikot di berbagai belahan dunia, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) kembali ramai digencarkan.
Muncul sejak tahun 2005, BDS merupakan gerakan boikot dan perlawanan terhadap perusahaan yang terlibat dalam opresi Israel terhadap Palestina.
Gerakan sosial BDS kemudian menyebar dan banyak diadopsi di berbagai negara, salah satunya Indonesia.
Kampanye BDS banyak disebarkan oleh individu, figur publik, maupun organisasi melalui kanal-kanal media sosial.
Di Indonesia, aksi boikot ramai-ramai dilakukan terhadap sejumlah merek serta gerai makanan dan minuman cepat saji. Sebagai gantinya, masyarakat beralih ke merek lokal yang menyajikan sajian serupa.
Peluang bagi UMKM
Mengutip Kontan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menilai aksi boikot yang dilakukan sebagian masyarakat tanah air dapat dilihat sebagai peluang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Sekretaris Deputi Bidang UKM Kemenkop Koko Haryono menyebut UMKM dapat mengisi kekosongan produk yang dibutuhkan masyarakat.
Terlebih, sebagian besar produk yang diboikot sebenarnya telah diproduksi oleh UMKM dalam negeri.
“Dari kami Kemenkop UKM, bisa menjadi peluang tersendiri untuk UMKM. Walau kita enggak bisa membenarkan di atas kesulitan orang kita bisa mengambil keuntungan," ujar Koko pada Rabu (29/11/2023).
Kendati demikian, Koko tidak menampik adanya sejumlah UMKM yang mengalami penurunan omset, terutama UMKM yang menjadi pemasok dari perusahaan-perusahaan yang diboikot.
Menurunkan kinerja industri
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) punya pendapat yang berbeda terkait maraknya aksi boikot di tanah air.
Dari segi industri, boikot yang berkepanjangan dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis dan usaha.
“Cukup berdampak, ini menurunkan kinerja industri kita. Hanya saja memang sangat sensitif, dan industri kita ini masih mencoba bertahan untuk tidak merumahkan karyawannya,” ujar Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijanti Punguan Pintaria di Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Segara Institute Pieter Abdullah Redjalam. Ia menilai aksi boikot dapat berdampak besar terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
Tanpa peran pemerintah, boikot berpotensi menimbulkan PHK besar-besaran di perusahaan yang terpengaruh.
“Pemerintah harus memberikan perlindungan juga kepada mereka yang produknya diboikot,” kata Pieter di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Pieter juga menekankan bahwa aksi boikot tidak akan mengubah kondisi perekonomian Israel jika produk yang diboikot bukan produksi dari Israel, melainkan justru produk dalam negeri.