Rencana pemerintah menutup layanan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan rute Gambir-Bekasi-Cimahi-Bandung sebagai konsekuensi dari keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menuai kritik beragam kalangan.
"Itu kan layanan masyarakat. Kalau masyarakat masih membutuhkan ya jangan ditutup begitu saja," kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dedi Wahidi kepada Narasi, Jumat (2/12/2022).
Dedi menilai KA Argo Parahyangan masih cukup diminati masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak memaksakan penutupan dan membiarkan seleksi penumpang terjadi secara alamiah.
"Saya keberatan dan tidak setuju untuk ditutup," ujarnya.
"Kalau memang penumpang tidak ada atau penumpangnya sedikit, makin lama makin sedikit, barulah lakukan evaluasi untuk ditutup."
Dedi akan mempertanyakan recana pemerintah menutup layanan KA Argo Parahyangan di rapat bersama Komisi V DPR.
"Ya pasti (akan dibicarakan dalam sidang). Pasti. Saya komisi V jadi salah satu mitra kami Menteri Perhubungan," katan Dedi.
Ia mengingatkan pembangunan transportasi baru tidak boleh merasa terganggu dengan yang sudah lebih dahulu ada.
"Pembangunan yang baru tidak boleh merasa terganggu terhadap fasilitas umum yang sudah ada. Masing-masing saja. Jangan dulu di tutup. Ada yang mau pakai kereta cepat, dilayani dengan kereta cepat. Kalau masyarakat masih mau pakai KA Argo Parahyangan, ya biarkan tetap berjalan," ujarnya.
Beda Segmen Pasar
Direktur Eksekutif Insitut Studi Transportasi (Instran) dan Analis Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang mengatakan penutupan KA Argo Parahyangan tidak akan serta merta mengalihkan penumpangnya ke Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Hal ini karena kedua kedua kereta menyasar segmen pasar yang berbeda. Sehingga Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak bisa disamakan sebagai substitusi untuk KA Argo Parahyangan.
“Segmentasinya beda. GoPar (Argo Parahyangan) itu segmentasinya menengah ke bawah karena ada tarif ekonomi, yakni Rp80 ribu dan kalau eksekutif itu 150. Nah kalau kereta cepat itukan tarifnya katanya di launching Rp250 ribu. Nah itu kan jelas beda segmennya. Jadi saya pikir itu analisanya kurang tepat [penutupan GoPar].” ujar Deddy saat dihubungi Narasi (2/1/2022).
Deddy menilai rencana penutupan KA Argo Parahyangan bersifat emosional dan mengabaikan sejumlah pertimbangan penting seperti aksesibilitas stasium Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dapat menambah beban tarif bagi pengguna.
Deddy menerangkan lokasi Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung di Halim, Jakarta Timur, akan menjadi pertimbangan bagi para penumpang yang ada di pusat-pusat kota. Mereka kemungkinan akan lebih menggunakan jalan tol untuk menuju bandung ketimbang mengarah ke Halim yang jauh dan relatif macet.
Sehingga, Deddy menilai bahwa KCJB hanya akan digunakan sebagai transportasi rutin bagi masyarakat mampu yang tinggal disekitar Jakarta Timur.
“Dari pusat Kota Jakarta pun jauh. Jadi saya pikir memang orang-orang khusus saja. Orang yang tinggal di Jakarta Timur dan orang yang mungkin dalam radius 5-10 kilo lah misalnya. Kita juga belum tau kan, aksesnya melalui mana. Apakah melalui jalan tol atau pangkalan AU. Nah kalau pangkalan AU, akses nya paling dari Bekasi dan Kalimalang. Kalau dari tol, bisa. Tapi kan tol nya saja sudah mahal.” imbuhnya
Dengan pertimbangan tarif dan aksesibilitas tersebut, Denny menilai para pelaju Jakarta-Bandung akan lebih memilih menggunakan jasa bus/mobil travel seandainya KA Argo Parahyangan benar ditutup.
“Karena [naik travel] itukan tarifnya sama [dengan GoPar], ada Rp 90 ribu ada Rp125 ribu. Dan kalau travel jelas. Langsung sampai tujuan di Bandung, masuk kota. Butuh extra time, extra power untuk transit (di Padalarang), [apalagi] ke Halim jauh. Dan macet, apalagi lewat Cawang. Bisa satu-dua jam sendiri untuk ke Halim. Mending kalau sama-sama macet, mending naik travel sama-sama dua jam sudah sampai Bandung.”
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah sedang mengkaji penutupan KA Argo Parahyangan sebagai imbas keberadaan Kereta Cepat Jakarta Badung di kemudian hari.
“Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya kan layanan kepada masyarakat, tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita sedang mengkaji," kata Budi kepada wartawan di Makassar, Jumat (2/12/2022).
Budi mengatakan hasil kajian pemerintah dapat dilihat antara Maret atau April 2023 mendatang.
"Tentang hasilnya seperti apa, mungkin nanti Maret atau April kita lihat sama-sama,” ujar Budi.