Desakan Pencopotan Kepala BRIN Berembus setelah Anggaran Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Desakan pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, datang dari Komisi VII DPR RI.

Desakan pencopotan Kepala BRIN tersebut disampaikan anggota DPR RI dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan BRIN yang berlangsung panas pada Senin (30/01/2023).

Berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, agenda rapat tersebut adalah pembahasan realisasi anggaran BRIN tahun anggaran 2022 terkait program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun, dalam rapat tersebut, sempat menyoroti besaran pagu anggaran yang dinilai fantastis.

"Saya mau bertanya, pertama tentang pagu anggaran. Saya baca di halaman dua, total pagu BRIN ini Rp 6,3 triliun, ya Pak Handoko, ya. Terdiri dari urusan operasional Rp 4 triliun, PNBP Rp 1,99 miliar, BLU Rp 1,43 miliar, dan loan artinya pinjaman ya Pak. 435 ini Bapak pinjamkan ke orang gitu kan?" kata Rudi bertanya langsung ke Handoko, dikutip dari Detik.

Rudi juga membandingkan pagu anggaran BRIN telah melampaui kementerian lainnya. Ia juga pun heran anggaran BRIN lebih besar padahal program BRIN hanya berkutat di riset.

"Jika dinilai dari anggarannya ini yang kebanyakan untuk riset, Pak, penelitian dalam bentuk paper ya. Kan penelitian, Pak, nggak ada fisiknya. Bukan seperti di Kementan, ada beli traktor. Misal di PUPR ada fisik jalannya," kata Rudi.

"Ini sebagai pembandingnya ya, Pak. Ini di BUMN saja, sekelas Kementerian BUMN, itu punya anggaran cuman Rp 300 miliar, Pak. Bapak Rp 6 triliun loh, Pak. Bukan sedikit ini," tambahnya.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyono, turut mencecar Handoko dalam rapat. 

Dia menyoroti program kinerja BRIN dinilai tidak bekerja secara efektif. Ia juga menambahkan alokasi anggaran BRIN tahun 2022 sebesar Rp 6 Triliun tidak tepat sasaran, banyak anggaran yang terbuang secara percuma.

“Kita malah ingin anggaran BRIN itu naik tapi anggaran 6 triliun saja banyak program yang tidak jelas, jika bisa segera kita minta usut kenapa bisa banyak sekali anggaran yang tidak tepat sasaran,” imbuh Mulyanto.

Tidak hanya itu, politisi PKS tersebut juga menyoroti sikap BRIN saat menyampaikan prakiraan cuaca pada 28 Desember 2022 lalu. 

Mulyono menyampaikan bahwa BRIN tidak memiliki wewenang diseminasi atau penyebaran informasi ke ranah publik terkait kebencanaan, termasuk dalam prakiraan cuaca.

Ditambah prakiraan cuaca akan terjadinya bencana disampaikan secara pribadi oleh peneliti BRIN lewat akun media sosial.

“Ngapain BRIN sampaikan informasi itu ke publik? Itu kan tugas BMKG, sebaliknya untuk kasus yang penting mereka ini lambat sekali jadi usul saya seperti yang tadi disampaikan teman-teman Komisi VII kalo gini terus kinerjanya lebih baik diganti saja dengan yang lebih ahli dibidangnya,” kata Mulyanto. 

Pada akhir rapat, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, memberikan kesimpulan yang salah satu poinnya adalah mendesak pemerintah untuk mencopot Laksana Tri Handoko.

"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," ungkapnya.