Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Craig Mokhiber mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya tersebut buntut dari tidak berdayanya PBB dalam menangani konflik Israel dan Hamas.
Secara resmi, Craig Mokhiber mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk pada 28 Oktober 2023 lalu.
Dalam suratnya tersebut, Mokhiber menyebutkan eskalasi konflik bersenjata Israel dan Hamas menjadi salah satu alasan untuk mengundurkan diri dari posisinya.
“Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” tulis Mokhiber.
Dalam surat empat lembar itu, secara terang-terangan Mokhiber menulis bahwa Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sebagian besar negara Eropa sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Negara macam AS, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa–tulis Mokhiber–tak hanya “menolak memenuhi kewajiban mereka" berdasarkan Konvensi Jenewa, tetapi juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik pada konflik tersebut.
PBB dianggap gagal mencegah genosida
Mokhiber juga menulis bahwa PBB juga telah gagal mencegah genosida terhadap penduduk Gaza, yang sebelumnya juga pernah terjadi terhadap suku Tutsi di Rwanda, warga Muslim di Bosnia, kelompok Yazidi di Kurdistan Irak, dan Rohingya di Myanmar.
“Komisaris Tinggi gagal lagi. Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada status mereka sebagai orang Arab, tidak ada keraguan," tulis Mokhiber.
Didalam surat pengunduran dirinya itu, Mokhiber menyerukan agar mengakhiri konflik dan membentuk sebuah negara yang adil untuk setiap umat yang ada di Palestina.
“Kita harus mendukung pembentukan negara sekuler yang demokratis dan tunggal di seluruh wilayah Palestina yang bersejarah, dengan hak yang sama bagi umat Kristen, Muslim, dan Yahudi. Penghapusan kelompok-kelompok yang sangat rasis dan pemukim-proyek kolonial dan mengakhiri apartheid di seluruh negeri,” ungkap Mokhiber.
Meski demikian, Mokhiber mengaku dalam suratnya bahwa PBB masih memiliki harapan menjadi sarana penyelesaian konflik dan mengajak PBB untuk ikut dalam gerakan anti-apartheid.
“Mari kita, sebagai Komisi Tertinggi HAM PBB, dengan berani dan bangga bergabung dengan gerakan anti-apartheid [memisah-misahkan ras] yang berkembang di seluruh dunia, dan mengibarkan logo kita pada panji kesetaraan dan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina,” ungkap Mokhiber lagi
"Dunia menyaksikan. Kita semua akan bertanggung jawab atas posisi kita dalam momen penting dalam sejarah ini dan kita harus berdiri di sisi keadilan," tulis Mokhiber
Mengundurkan diri setelah PBB menuntut gencatan senjata
Majelis Umum PBB di New York pada Jumat (28/10) lalu mengadakan sidang untuk membahas resolusi gencatan senjata di Gaza menyusul situasi darurat yang terjadi di sana.
Sidang tersebut sempat mengalami deadlock dan pada akhirnya meloloskan resolusi gencatan senjata setelah didukung oleh 120 negara peserta sidang–termasuk Indonesia.
Dalam voting tersebut, sebanyak 45 negara memilih abstain dan 14 negara–termasuk Israel dan AS–menolak rancangan resolusi tersebut.
Sebanyak 14 negara yang menolak rancangan tersebut adalah Israel, Amerika Serikat, Austria, Kroasia, Rep. Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Papua New Guinea, Paraguay, dan Tonga.