Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar mengakui telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang ia pimpin periode 2009-2014.
"Anda sudah dapat surat pemanggilan?" tanya Najwa dalam wawancara ekslusif dengan Muhaimin atau Cak Imin dan Anies R. Baswedan dalam program Mata Najwa, Narasi, Senin (4/9/2023).
"Saya sudah dapat surat panggilan," jawab Cak Imin.
Cak Imin mengaku enggan berspekulasi apakah pemeriksaan terhadap dirinya memiliki unsur politis karena menerima tawaran bergabung sebagai bacawapres Anies.
"Saya tidak bisa mendikte persepsi orang loh ya kalau saya tegak lurus aja KPK memang lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi dan saya tidak dalam kompetensi atau punya wewenang untuk menilai itu politis atau tidak politis," ujar Cak Imin.
Cak Imin mengatakan ia sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus yang terjadi pada 2012 lalu. Ia tidak keberatan jika KPK kembali memangil untuk dimintai keterangan.
"Saya beberapa kali juga diminta keterangan KPK, saya datang dan saya jelaskan semuanya. Begitu juga ini saya baru baca [diberita] katanya besok saya dipanggil," kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan dirinya menghormati dan mendukung upaya KPK memberantas kasus korupsi. Ia juga terlibat dalam proses rancangan Undang-Undang KPK di awal reformasi.
“Sehingga bagi saya, pemberantasan korupsi, menuntaskan kasus korupsi akan saya dukung terdepan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah kita bersama untuk menghentikan dan membersihkan bangsa kita dari korupsi, itu komitmen saya,” ujar Cak Imin.
“Bahkan acara-acara di KPK untuk komitmen pemberantasan saya selalu datang.”
Kendati demikian, Cak Imin mengaku tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK karena ada acara yang harus dihadiri di Banjarmasin.
“Sebetulnya saya mau datang, tapi acara saya di Banjarmasin ini pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an se-dunia, Internasional. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman JQH Jamiyatul Qurra wal Huffazh, organisasi para hafidz dan qori’ NU. Ini sudah dijadwalkan sejak lama. Sebagai wakil ketua DPR saya harus membuka forum itu, maka kemungkinan saya minta ditunda,” tuturnya.
Sementara itu, Anies Baswedan berharap agar KPK bekerja profesional dalam menangani kasus ini.
“Mudah-mudahan tidak [politis]. Itu harapan kita. Biarkan sejarah nanti membuktikan,” kata Anies.