Erick Thohir sah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Ketua Umum (Ketum) PSSI untuk periode 2023-2027. Erick akan bersaing dalam Kongres Luar Biasa PSSI mendatang dengan empat calon ketua umum lainnya: La Nyalla Mattalitti, Doni Setiabudi, Arif Putra Wicaksono, dan Fary Djemy Francis.
Erick Thohir resmi mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum PSSI pada 15/1/2023 silam dengan di antar sederet selebritas.
Erick menyatakan butuh nyali untuk melakukan pembenahan PSSI dan memperbaiki prestasi sepak bola nasional. Dunia olah raga memang bukan barang baru bagi Erick.
Erick merupakan pemilik Mahaka Sports. Ia juga pernah menjadi pemegang saham besar di sejumlah klub sepak bola nasional dan internasional seperti Inter Milan, DC United, dan belakangan Persis Solo.
Posisi Erick sebagai menteri BUMN dan pengalamannya mengelola klub olah raga mulai dari basket dan sepak bola di level nasional dan internasional membuatnya digadang-gadang sebagai kandidat kuat ketua umum PSSI mendatang.
Persoalannya selain menjadi ketua umum PSSI Erick juga didorong-dorong maju di Pilpres 2024 dengan peluang terbesar menjadi cawapres.
Berbagai manuver yang bertujuan memoles citra dan elektabilitasnya terlihat dari dukungan para relawan di berbagai daerah, pengamat-pengamat politik yang memuji kinerjanya, dan pertemuannya dengan berbagai tokoh dan kelompok politik penting di tanah air.
Bukan Pekerjaan Sambilan
Menurut peneliti sepak bola sekaligus Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali ambisi Erick untuk maju menjadi ketua umum PSSI sekaligus berkontestasi di Pemilu 2024 tidak akan bisa menyelesaikan persoalan sepak bola tanah air.
Menurut Akmal dengan segudang permasalahan yang ada, PSSI membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar bisa fokus dalam melakukan tugasnya.
“Tidak bisa sepak bola kita ini dikerjakan secara sambilan. Jangankan sebagai presiden atau wakil presiden, sebagai menteri BUMN saja pasti kerjaannya sudah seabrek” kata Akmal kepada Narasi, Rabu (8/2/2023).
Sejumlah PR besar sepak bola tanah air menurut Akmal adalah prestasi timnas yang tidak sesuai target, manipulasi skor pertandingan, sampai aspek keamanan pertandingan yang berujung tragedi besar seperti Kanjuruhan.
Permasalahan tersebut menurutnya berakar dari tiga titik permasalahan dalam tubuh sepak bola Indonesia: ekosistem yang tidak sehat, SDM, dan regulasi yang tidak mendukung peningkatan kualitas persepakbolaan.
Kunci penyelesaian yang mesti diselesaikan PSSI dari masalah itu menurut Akmal adalah memberantas mafia sepak bola, pembinaan usia muda, dan membangun kompetisi yang sehat.
“Bukan cuma reformasi, sepak bola kita butuh revolusi” ujar Akmal.
Ketua umum yang dibutuhkan PSSI, menurut Akmal, harus berani memangkas satu generasi pengurus PSSI dan tegas menutup permainan mafia sepak bola.
Dengan ini, Kongres Luar Biasa PSSI adalah momentum penentu kemajuan dan pembenahan sepak bola Indonesia.
Pejabat Negara Berebut Posisi di PSSI
Akmal menyoroti profil caketum PSSI yang diisi oleh sederet pejabat negara. Mereka ialah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang mencalonkan diri sebagai wakil ketua umum, dan John Wempi Wetipo yang merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
“Ada apa dengan sepakbola sampai ada empat pejabat negara yang kemudian turun gunung untuk bersaing memperebutkan tampuk kepemimpinan di PSSI?” ujarnya.
Akmal mengatakan rekam jejak petinggi PSSI sebelumnya yang berlatar belakang politik dan pejabat negara juga harus menjadi pelajaran. Benarkah mereka orang yang benar-benar efektif menjadi pemimpin atau sekadar menjadikan sepak bola bantu loncatan untuk pencitraan diri demi ambisi politik yang lebih besar.
“Ada pengalaman tokoh-tokoh sebelumnya yang gagal dalam melakukan perbaikan. Dalam dua periode terakhir jendral bintang tiga tidak berdaya di antara mafia,” contoh Akmal.
Akmal mengatakan para calon ketua umum PSSI harus berkomitmen menyelesaikan masa jabatan sampai 2027. Sebab ini menjadi sinyal keseriusan dan niat kandidat untuk benar-benar membenahi sepak bola, bukan sebagai batu loncatan untuk kepentingan ataupun ambisi pribadi.
Untuk itu Akmal mendesar dibuat pakta integritas yang ditanda tangani para calon demi menjamin pembenahan sepak bola begitu salah satu dari mereka terpilih memimpin PSSI. Sebab ini dapat menjadi alat seleksi untuk melihat niat para calon yang telah memajukan dirinya.
“Khususnya mereka yang merupakan pejabat negara, seharusnya membuat pakta integritas bahwa mereka tidak akan memakai sepak bola sebagai batu loncatan, dan mereka akan memimpin PSSI sampai 2027, sampai habis jabatan. Mereka tidak punya keinginan untuk maju ke kontestasi Pilpres 2024. Harusnya dibuat seperti itu,” kata Akmal
Akmal menambahkan, “pemilik suara jangan pilih mereka yang tidak berani menandatangani pakta integritas bahwa mereka akan fokus membangun PSSI.”
Selain itu, banyaknya pejabat publik dalam daftar kandidat dikhawatirkan menciptakan campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan. Padahal dalam statuta FIFA secara tegas melarang intervensi pemerintah.
Aturan yang tertuang dalam pasal 15 dan 18 ini telah dibuktikan dengan disanksinya sepak bola India karena adanya pengaruh politik dan hukum dari pemerintah dan pengadilan India dalam pemilihan ketua Federasi Sepak bola seluruh India atau AIFF pada Agustus 2022 silam.
“Nah potensi ini sekarang ada di kita. Kalau diintevensi, bukan mustahil kita bukannya dapat Ketum PSSI baru, tapi malah dapat sanksi FIFA,” kata Akmal.
Selain itu, Akmal juga mengimbau KPK untuk turut mengawasi proses pemilihan dalam KLB PSSI mendatang. Pasalnya, Akmal menyebut politik uang sangat rentan terjadi. Akmal juga menyebut adanya indikasi penyalahgunaan dari salah satu kandidat petinggi PSSI.
“Karena sepakbola kita saat ini NPWP, nomer piro wani piro?. Jadi sejak 2003 menurut catatan itu (pemilihan) sangat kental transaksional, dimana uang yang bicara” kata Akmal.
“Ini (potensi) problem sangat berat saat ini. Karena ada pejabat negara yang tampil” lanjutnya.
Perlu Perubahan Regulasi
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih juga menyoroti para pejabat negara yang makin aktif maju sebagai pemimpin cabang olah raga termasuk di PSSI. Menurutnya, DPR telah mengupayakan undang-undang olah raga menjadi selaras dengan segala peraturan organisasi internasional.
“Tiba-tiba menteri ini mencalonkan, wakil menteri ini ikut mencalonkan. Ini kita harus mengkaji, sesuai regulasi dunia atau tidak,” ujar Fikri.
Fikri mengatakan: “UU sekarang itu diubah jadi UU Keolahragaan, dulu kan Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Maksudnya supaya UU ini berlaku secara internal secara domestik di Indonesia tapi ramah dan menyesuaikan peraturan di luar negeri,” katanya.
Fikri juga menjelaskan bahwa larangan bagi ketua umum PSSI merangkap jabatan sempat menjadi wacana. Akan tetapi, pada akhirnya aturan tersebut gagal diundangkan.
“Undang-undangnya memang belum terlalu tegas. Kemarin sesungguhnya pengennya melarang. Tapi faktanya karena masih (ada rangkap jabatan) di beberapa tempat, akhirnya memang belum terlalu tegas di UU,” katanya
“Semula memang maunya seperti itu. Sama seperti pemisahan KOI dan KONI. Tapi faktanya kita kompromi. Yang penting ada jalan keluar.”
Saat ini, Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN tidak menegaskan larangan rangka jabatan bagi ketua umum federasi cabang olahraga. Akan tetapi, pasal tersebut berbunyi: “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural, dan jabatan publik”
PSSI akan menggelar KLB pada Kamis, 16/02/2023. Kongres tersebut akan menentukan jajaran baru pengurus PSSI yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco).
Totalnya, terdapat 76 orang calon pimpinan PSSI dalam Daftar Calon Tertutup (DCT) yakni 5 calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota Komite Eksekutif.