Setiap tanggal 11 Maret, Indonesia memperingati Hari Supersemar yang merupakan bagian dari sejarah Indonesia.
Supersemar merupakan kepanjangan dari Surat Perintah 11 Maret yang konon dikeluarkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno pada 11 Maret 1966.
Alasan dikeluarkannya surat perintah tersebut adalah karena situasi keamanan di Indonesia yang tidak stabil. Oleh karena itu Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) memerintahkan tindakan tegas.
Hari itu Presiden Soekarno mengadakan rapat untuk melantik kabinet Dwikora yang kemudian dikenal dengan “Kabinet 100 Menteri”.
Brigjen Sabur, sebagai Komandan Pengawal Presiden, melaporkan sejumlah "pasukan ilegal" atau "pasukan tak dikenal" yang kemudian ditemukan oleh pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Mayjen Kemal Idris.
Mayor Jenderal Kemal Idris bertanggung jawab untuk menangkap orang-orang di pemerintahan yang diduga terlibat dalam operasi G30S. Salah satunya adalah Wakil Perdana Menteri I. Soebandrio.
Mayor Jenderal Soeharto meminta tiga perwira senior untuk melakukan perjalanan ke Bogor untuk bertemu dengan Presiden Sukarno. Ketiganya adalah Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Machmud dan Brigjen Basuki Rahmat.
Tiga perwira tinggi Angkatan Darat mengatakan kepada Soekarno bahwa jika diberi mandat untuk bertindak, Suharto dapat menangani situasi tersebut. Presiden Soekarno menerima permintaan itu yang kabarnya secara formal hadir lewat Surat Perintah 11 Maret yang dikenal dengan Supersemar.
Masih tak diketahui kebenarannya
Hingga kini keberadaan Supersemar asli masih belum diketahui walaupun Soeharto telah mengklaim surat itu adalah landasan formal yang mendasari tindakan politiknya. Beberapa orang mengaku telah menulis surat tersebut, termasuk Letnan Kolonel (Purn) TNI-AD Ali Ebram Tjakrabirawa, seorang perwira intelijen resimen.
Menurut situs menpan.go.id, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) belum menemukan Supersemar yang asli, meski ada empat versi urutan 11 Maret di Arsip Nasional.
Berikut isi dokumen Supersemar yang diakui pada masa pemerintahan Orde Baru:
Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, perdamaian dan stabilitas jalannya pemerintahan dan revolusi, serta keamanan dan kewibawaan pribadi pimpinan Presiden/Panglima/Pemimpin Besar Revolusi MPRS/Amanat untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan pelaksanaannya secara penuh sesuai ajaran panglima besar revolusi.
Koordinasikan pelaksanaan perintah dengan Tentara Nasional lainnya sebanyak mungkin. Melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab di atas.
Demikian penjelasan terkait Hari Supersemar yang jatuh pada tanggal 11 Maret.