Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian atau lembaga (K/L) untuk stop membuat aplikasi digital baru. Hal ini karena sudah ada sistem yang terintegrasi dalam rancangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa SPBE ini bukan berarti membangun aplikasi baru.
“Sekali lagi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,”ujar Abdullah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (12/6/2023), dilansir dari Antara.
Sejauh ini, sudah ada 27 ribu aplikasi. Alih-alih mempermudah digitalisasi, banyaknya aplikasi tersebut justru menyulitkan masyarakat. Mereka harus membuat akun satu per satu di setiap aplikasi. Kini, Presiden Jokowi akan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI) sebagai wujud implementasi SPBE.
“Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,”tambah Abdullah.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi hari Senin lalu, ia menugaskan agar setiap kementerian koordinator mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih. Nantinya setiap aplikasi bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu.
Memboroskan anggaran
Perihal puluhan ribu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan keluhannya pada pertengahan 2022. Menurutnya, aplikasi tersebut justru dianggap memboroskan anggaran negara.
Temuan ini lantas membuat Sri Mulyani dan jajaran kementerian lain akan melakukan penyederhanaan aplikasi, terutama di pemerintah. Harapannya agar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk maintenance aplikasi bisa berkurang dan lebih efisien.
“Jadi tidak setiap orang sekarang buat aplikasi sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan menjadi lebih koordinatif,”ujar Sri Mulyani dalam acara Leader’s Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia pada Juli 2022, dilansir dari Liputan6.
Banyak aplikasi tanpa optimalisasi
Banyaknya aplikasi tersebut tidak disertai dengan optimalisasi. Akibatnya, aplikasi tersebut menjadi sia-sia dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Secara umum, ada dua jenis aplikasi yang dikenbangkan pemerintah diantaranya adalah aplikasi untuk membantu pegawai pemerintah bekerja secara efisien, dan aplikasi yang berfokus memperoleh informasi real time, layanan publik, dan meningkatkan keterlibatan.
Government apps (aplikasi milik pemerintah) memang bukan sesuatu yang baru, namun perlu dilakukan optimalisasi agar kembali pada fungsi utamanya sebagai sarana meningkatkan nilai pelayanan pemerintah.
KOMENTAR
Latest Comment