Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi keterlibatan komisaris PLN dan anak Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai inisiator acara relawan Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2022).
Menurut Agus, komisaris BUMN tidak semestinya terang-terangan menunjukkan keberpihakan politik secara terbuka.
“Ini urusan politik. Ya anda kalau mau berpartisipasi tidak boleh kelihatan. Karena sebagai pejabat publik ya seharusnya tidak ikut-ikut seperti itu,” katanya.
Berdasarkan aturan, Agus mengatakan pejabat BUMN yang terlibat politik praktis bisa dikenai sanksi. Namun hal ini sepertinya sukar diwujudkan karena sudah dianggap menjadi kelaziman.
“Karena sistem politiknya seperti itu jadi akan dianggap sah-sah aja. Situasi perpolitikan sekarang kan seperti itu, relawan dan sebagainya, itu menjadi bagian dari presiden. Walaupun begitu, aturannya kan tetap tidak boleh,” katanya.
Agus menyoroti sepak terjang para relawan Jokowi selama ini.
Menurutnya relawan seharusnya sudah tidak ada begitu masa kampanye selesai. Namun, karena tidak semua relawan punya karir atau pekerjaan, makanya mereka terus berusaha eksis demi mendapat imbalan.
“Tapi kan ada relawan dan tidak sedikit relawan yang memang tidak punya kerjaan atau kerjaannya asal, serabutan. Lalu jadi relawan, merasa berbakti, berjasa membantu kemenangan presiden, dan tentu minta imbal baliknya,” katanya.
Bahkan, kata Agus, beberapa relawan ada yang melakukan berbagai cara demi mendapatkan posisi penting di BUMN.
"Meski tidak secara langsung, tapi taulah gaya-gayanya. Menekan, mengkritik, sehingga nanti jadi relawan yang lalu dipekerjaan sebagai komisaris, sebagai komite, sebagai komisaris anak perusahaan BUMN, dan seterusnya," kata Agus.
"Relawan itu adalah organisasi tanpa bentuk dan tentu mereka tidak gratis. ‘Ya gue udah bantuin abis abisan, sekarang apa dong yang gue dapet?" sindir Agus.
PDI Perjuangan Akan Cecar Erick Thohir
Informasi dua komisaris BUMN menjadi inisiator acara relawan Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno datang dari politikus PDI Perjuangan di Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus.
Ia mengatakan akan mempersoalkan masalah ini langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
“Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi 6 DPR RI, tidak boleh dibiarkan” kata Deddy dalam pesan kepada wartawan, Ahad (28/11/2022).
Deddy meminta para relawan tidak menjebak Jokowi dengan melakukan manuver hingga merugikan kewibawaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.
"Karena itulah saya minta jangan menjebak Pak Jokowi. Beliau (Jokowi) presiden RI dan bukan presiden relawan. Jangan demi ambisi, kekuasaan, dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya, sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi," kata Deddy.