•
Lucky Hakim dan Konflik Kepala Daerah di Berbagai Tempat, Tanda Partai Gagal Rekruitmen Pemimpin?
22 Februari 2023 17:02 WIB
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil bertemu dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim. Dalam pertemuan tersebut, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat menjanjikan akan mencarikan solusi terkait pengunduran diri Lucky Hakim sebagai wakil bupati di Kabupaten Indramayu. ANTARA/Instagram Ridwan Kamil
Penulis: Rahma Arifa
Editor: Akbar Wijaya
Persoalan ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Indramayu Nina Agustina dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim menggambarkan buruknya proses rekruitmen politik partai dalam mengusung kepala daerah.
"Akarnya bisa dilacak pada proses kandidasi, memasangkan kandidat," kata Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Wawan Mas'udi kepada Narasi, Selasa (22/2/2023).
Alih-alih menyelaraskan visi dan misi kedua pasangan calon, partai politik dinilai bersikap pragmatis dengan hanya menekankan faktor elektabilitas, popularitas, dan modal kampanye.
"Misalnya kandidat yang dipasangkan nanti bisa menyumbang berapa suara? Atau bisa saling menyumbang dalam pembiayaan politik ketika kampanye? Transaksi politik yang bersifat pragmatis," katanya.
Wawan mengatakan ketika partai politik menganggap kepentingan transaksional lebih penting ketimbang kesamaan gagasan maka konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi hal tak terhindarkan.
"Karena dari awal memang dalam proses matching atau memasangkannya, bukan didasarkan kesamaan ideologi, tapi lebih ke transaksional," katanya.
"Pecah kongsi lah istilahnya."
Wawan mengatakan pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya bisa diredam apabila apabila partai politik mengedepankan keselarasan gagasan, rekam jejak, dan program dalam proses penentuan pasangan calon kepala daerah.
"Tetapi banyak yang mengandalkan popularitas, pencitraan politik, atau jejaring politik keluarga, akhirnya mengandalkan figur-figur vote-getters," katanya.
Wawan mengakui figur-figur popular cenderung lebih disukai partai politik karena dianggap lebih mudah untuk menggaet suara. Namun persoalannya, figur popular tidak serta merta memiliki kemampuan dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.
Situasi kemudian, menurut Wawan, diperburuk dengan tidak adanya kejelasan pembagian kerja dan tanggung jawab antara kepala daerah dan wakilnya. Seorang wakil kepala daerah kerap dianggap sebatas pembantu kepala daerah.
Sehingga ketika yang satu merasa tidak dilibatkan dalam kerja-kerja pemerintahan maka akan muncul perasaan bahwa dirinya tidak optimal dalam mempertanggungjawabkan amanah rakyat.
"Kan banyak ya, wakilnya marah-marah karena dianggap tidak pernah diajak bicara dan memiliki tugas yang jelas. Karena fungsinya dalam perundang-undangan adalah membantu. Membantu kepala daerah," katanya.
Akan Dimediasi Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memediasi ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati Indramayu.
Ia menilai situasi ini bisa berdampak terhadap terhambatnya program visi misi kepala daerah yang ujungnya merugikan masyarakat.
"Kalau pemimpin tidak bersatu ada visi misi yang terbengkalai, tidak jadi, siapa yang rugi pembangunan Indramayu," kata Ridwan Kamil dikutip Antara usai meresmikan Gedung Cretative Center di Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Selasa (22/2/2023).
Ridwan telah bertemu Lucky Hakim dan mendengar segala keluh kesahnya sebagai wakil bupati Indramayu. Selanjutnya, kata Ridwan, ia akan bertemu dengan Bupati Indramayu Nina Agustina untuk meminta penjelasan.
"Jadi saya sudah ketemu dengan Pak Lucky Hakim Wakil Bupati Indramayu, sudah menceritakan permasalahan versi beliau, sudah saya tampung," katanya.
Ridwan menyampaikan persoalan ketidakharmonisan pemimpin di Indramayu itu harus secepatnya dicarikan solusinya agar tidak merugikan warga Indramayu.
Ridwan menyampaikan persoalan ketidakharmonisan pemimpin di Indramayu itu harus secepatnya dicarikan solusinya agar tidak merugikan warga Indramayu.
Ia berharap ke depannya kebersamaan antara kepala daerah maupun wakilnya harus mendapatkan porsi yang sama agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di lain waktu.
"Harus dijadikan referensi bahwa di masa depan nomor satu dan dua punya porsi yang baik, sehingga tidak berulang-ulang kejadian ketidakharmonisan ini," katanya.
Kasus Kepala Daerah Tak Harmonis dengan Wakilnya
Hubungan tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Indramayu. Konflik antara kepala daerah dan wakilnya telah berkali-kali terjadi.
Di Kabupaten Bojonegoro Bupati Anna Mua'wanah dipolisikan Wakilnya Budi Irwanto dengan tuduhan pencemaran nama baik pada 2021 silam.
Di Kota Tegal Wali Kota Dedy Son berkonflik dengan wakilnya Muhammad Jumadi dipicu laporan polisi terkait dugaan rekayasa kasus dan pencemaran nama baik.
Di Aceh hubungan tak harmonis antaran bupati dan wakil bupati hampir berujung baku hantam saat forum diskusi terbuka pada Mei 2020 silam.
Bupati Shabela bahkan mengaku sempat diancam dibunuh oleh wakilnya, Firdaus. Keduanya juga sempat saling ancam akan lapor polisi. Konflik diduga menyoal sebuah proyek bernilai Rp 17 miliar.
Duduk Perkara
Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya karena merasa tertekan tidak bisa mempertanggungjawabkan gaji dan fasilitas jabatannya dalam bentuk kerja-kerja kongkrit ke masyarakat.
Lucky menuturkan sebagai wakil bupati Indramayu ia mendapat anggaran konsumsi Rp170 juta per bulan dan gaji Rp50 juta. Ini belum termasuk berbagai tunjangan dan listrik gratis.
Total untuk jabatannya sebagai bupati Indramayu Lucky menerima sebesar Rp200 juta per bulan.
"Sudah enggak ambil lagi dari tahun lalu," kata Lucky.
Lucky mengaku sadar keputusannya mundur bisa menjadi bumerang bagi karier politiknya di kemudian hari.
"Mungkin ini akan jadi bumerang buat saya, tapi merasa berdosa kalau tidak mundur, malu saya," ujar Lucky.
"Konsekuensinya mungkin saya akan dihujat seluruh masyarakat di Indonesia, itu lebih tenang daripada dengan segala kemewahan dan melihat semua orang saya bohongi."
KOMENTAR
Latest Comment