Protes Bupati Meranti Muhammad Adil ke Kementerian Keuangan perihal dana bagi hasil minyak dari pemerintah pusat berujung teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik harusnya memberikan teladan bagi masyarakat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dikutip Antara dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022). Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.
“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar.
Duduk perkara:
Bupati Adil menyampaikan protes dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Seluruh Indonesia di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12/2022).
Protes itu ia tujukan kepada salah satu panelis yakni Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman.
Apa saja deretan protes Adil kepada Kementerian Keuangan selaku perwakilan pemerintah pusat?
1. Pejabat Kemenkeu Susah Diajak Komunikasi: Isinya Iblis atau Setan?
Bupati Meranti Muhammad Adil mengawali protesnya dengan membagikan pengalaman perihal sulitnya berkomunikasi dengan pejabat Kementerian Keuangan terkait dasar perhitungan dana bagi hasil minyak yang diterima daerahnya.
Adil mengaku sudah berulangkali menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk beraudiensi secara langsung. Namun menurutnya Kementerian Keuangan hanya berkenan melakukan audiensi secara online.
"Saya sudah melakukan berulang kali, sampai menyurati tiga kali Bu Menteri untuk audiensi. Tapi kementerian keuangan alasannya minta online," ujar Adil.
Saking inginnya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan Adil mengaku sampai mengejar para pejabatnya ke Bandung. Namun ketika itu ia mengaku hanya ditemui oleh seorang staf yang tidak kompeten memberikan jawaban.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apa tak tahulah," kata Adil.
"Sampai waktu itu saya ngomong: Ini orang keuangan ini isinya ini iblis atau setan?"
Sayangnya ketika rapat online digelar, Adil mengaku masih belum mendapat yang terang atas pertanyaannya. Ia harus mendesak berulang kali untuk mendapatkan harga asumsi minyak mentah yang digunakan pemerintah pusat dalam skema dana bagi hasil.
"Dan kemarin waktu zoom dengan Kementerian Keuangan, tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa [asumsi harga minyak] 100 dolar per barel," katanya.
Adil merasa perlakuan Kementerian Keuangan tidak sepatut Kementerian Dalam Negeri.
"Kami ngadu ke Kemeterian Dalam Negeri kok bisa offline? Terimakasih Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Pak Fatoni (Dirjen Otonomi Daerah) karena menerima kami," ujar Fathoni.
2. Asumsi Harga Minyak Pemerintah Pusat Tidak Jelas
Protes Adil dilatarbelakangi ketidakjelasan asumsi harga minyak mentah yang digunakan pemerintah pusat. Hal ini menurutnya akan mempengaruhi dasar perhitungan dana bagi hasil antara pusat dan daerah.
Adil mengatakan dalam pidato Presiden Jokowi 16 Agustus 2022 asumsi harga minyak untuk penyusunan APBD 2023 berada di angka 100 dolar AS per barel.
Namun pejabat Kementerian Keuangan mengatakan 80 dolar As per barel. Sedangkan Kabupaten Meranti menurut perkiraan Adil berdasarkan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat, hanya menerima 60 dolar AS per barel.
"Pertama, apakah penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? 60 dolar atau 80 dolar yang bapak sampaikan, atau yang 100 dolar yang pidato Pak Jokowi yang benar?" kata Adil.
Adil mengatakan dengan kapasitas produksi hampir 8000 barel per hari dan asumsi harga minyak mentah 100 dolar AS per barel, mestinya dana bagi hasil untuk Kabupaten Meranti naik.
"Bagaimana cara penghitungannya yang pas. Hampir 8000 barel per day. Mulai bulan 6 semenjak konflik Ukraina dan Rusia, [harga] minyak naik tapi kok malam turun dbh (dana bagi hasil)," ujar Adil.
3. Produksi Minyak Bertambah Tapi Dana Bagi Hasil Pusat ke Daerah Tidak Jelas
Adil mengungkapkan saat pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah di angka 60 dolar AS per barel, Kabupaten Meranti menerima Rp114 miliar.
Namun ketika asumsi harga minyak mentah berada ditetapkan 100 dolar AS per barel Kabupaten Meranti hanya menerima Rp115 miliar.
"Naiknya cuma Rp700 juta saja. Liftiingnya naik, asumsinya 100 dolar per barel lha kok naiknya cuma Rp700 juta?" tanya Adil.
Adil mengatakan kapasitas produksi minyak mentah di Kabupaten Meranti terus naik hingga hampir 8000 barel per hari. Pada 2023 ia memperkirakan kapasitas produksi minyak Kabupaten Meranti akan bertambah hingga 9000 dolar per barel.
Perkiraan ini didasarkan pada jumlah sumur baru yang akan mulai dioperasikan.
"Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya sudah tahun ini 13 sumur dibor. Ini untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti itu targetnya 2023 ini satu hari 9000 barel per day. Ini untuk Pak Dirjen ketahui," kata Adil.
Menurut Adil dengan kapasitas produksi seperti itu dan asumsi harga minyak mentah 100 dolar AS per barel sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, maka Kabupaten Meranti mestinya menerima dana bagi hasil jauh lebih dari Rp115 miliar.
Adil juga mengatakan jika pusat menganggap kontribusi keuangan Kabupaten Meranti kecil padahal kenyataannya produksi minya mereka terus meningkat, maka ia meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan surat penghentian pengeboran sumur minyak di wilayahnya.
"Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat," katanya.
4. Minyak Meranti Habis Dihisap Pusat Tapi Rakyatnya Miskin Ekstrem
Adil mengungkapkan sejak tahun 1973 Kabupaten Meranti sudah menjadi daerah penghasil minyak. Total sumur minyak yang selama ini ada di Kabupaten Meranti sebanyak 222, ditambah 13 sumur baru, dan 19 sumur yang akan mulai beroperasi tahun depan.
"Minyak kami ada 222 sumur. Yang baru sekarang tambahan 13 [sumur] plus besok tahun 2023 19 [sumur]," kata Adil.
Dari total ratusan sumur itu, ada 103 sumur yang sudah kering dan tidak lagi beroperasi karena dihisap pemerintah pusat.
"Bapak mau tahu, saya tambahkan lagi informasi ada 103 sumur di Kabupaten Meranti sudah kering diambil oleh pusat," kata Adil kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman.
Sayangnya meskipun kaya akan sumber minyak namun Adil merasa Kabupaten Meranti tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dari kekayaan alam mereka.
Alih-alih sejahtera karena punya banyak sumur minyak Kabupaten Meranti justru menjadi daerah paling miskin di Provinsi Riau.
"Pak Lucy ini untuk Pak Lucky ketahui, kami ini di Riau 25,68% miskin plus ekstrem. Miskin terbanyak itu di Meranti di Riau. Tapi kok teganya duit minyak kami tidak diberikan," kata Adil.
5. Enek Lihat Pembantu Srimulyani
Protes Bupati Meranti soal dana bagi hasil sempat direspons Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman.
Lucky menjelaskan bahwa pembagian dana bagi hasil minyak sekarang tidak hanya ditujukan kepada daerah penghasil, tapi juga daerah perbatasan, dan daerah pengelola. Hal ini menurutnya sebagai wujud pemerataan ekonomi.
"Itu Pak tadi kan ada formulanya saya sampaikan tadi misalnya ditetapkan di UU bahwa misalnya 85% itu diberikan kepada pusat, daerah sebesar 15%. Kemudian [pembagian] bukan hanya ke daerah penghasil tapi juga diberikan, sekarang namanya daerah pemerataan. Ada pembagian untuk yang dinikmati daerah lain di sekitar," kata Lucky.
Namun jawaban Lucky tidak membuat Adil puas. Ia lagi-lagi merasa Kepulauan Meranti tidak mendapatkan dana bagi hasil yang sesuai dengan produksi dan harga minyak yang ditetapkan pemerintah.
"Lah pertanyaannya minyaknya banyak, duitnya besar lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa?"
"Bapak bilang dibagi rata. dibagi rata ke mana? Se-Indonesia atau apa, Kami Pak, minyak kami 103 sumur kering, Sudah kering Pak, kalau 100 sumur lagi kering, [kami] miskin total," kata Adil.
Karena merasa tidak mendapat jawaban memuaskan, Adil mengatakan bahwa ia siap menggugak Kementerian Keuangan. Namun ia masih menunggu arahan Mendagri Tito Karnavian selaku pembina bagi para kepala daerah.
"Ya kita tunggulah ada nanti gugatan saya ke mahkamah kita lihat. Saya lagi nunggu Pak Tito karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri pembina untuk kepala daerah," kata Adil.
Usai meruapkan unek-uneknya Adil menyatakan undur diri dari acara dengan alasan sudah tidak ingin melihat wajah Lucky.
"Izin Pak saya enek mandang bapak aku tinggalkanlah ini ruangan," ujar Adil.
6. Singgung Angkat Senjata dan Pisah dari Indonesia
Bupati Kepulauan Meranti M. Adil merasa pembagian dana bagi hasil minyak yang fair sangat penting untuk menyejahterakan masyarakatnya yang terjerat kemiskinan.
"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja, mau diambil 10 triliun pun tidak apa-apa," katanya.
Adi mengatakan Kepulauan Meranti merupakan daerah miskin dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Kondisi ini mestinya menjadi perhatian pemerintah pusat terkait dana bagi hasil minyak.
"Kami daerah miskin, daerah ekstrem, jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah dibawa kemana, pemerataan-pemerataan ke mana, bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu akibat pandemi COVID warga meranti gak bisa pergi ke Malaysia, 41.000 penganggurannya," papar Adil.
Adil mengatakan dengan sumber daya minyak yang dimiliki, Kepulauan Meranti tidak butuh bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Serahkan saja duit minyak kami, nah sudah selesai itu Pak," katanya.
Adil bahkan mempertanyakan apa perlu Kepulauan Meranti mengangkat senjata untuk mendapatkan hak-haknya?
"Apa perlu Meranti angkat senjata? kan tidak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem Pak. Kalau tadi bapak ngomong begini-begini dibagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata ke mana," katanya.
Adil yang tampak kesal kemudian mengatakan jika pemerintah pusat tidak memberi perhatian kepada Kepulauan Meranti maka biarkan mereka lepas dari Indonesia.
"Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Dirjen kalau seandainya betul-betul pusat tidak mau mengurusi kami, Kabupaten Meranti, ya sudah dilepaskan saja. Mungkin itu saja," ujarnya.
Respons Kementerian Keuangan
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo meminta Bupati Meranti segera minta maaf atas pernyataan menyebut Kementerian Keuangan isinya setan atau iblis.
“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan bupati Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan…untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi,” katanya dalam video yang di unggah dalam akunnya @prastow
- Prastowo menilai bahwa Transfer ke Daerah (TKD) sudah sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
- Total DBH untuk Kepulauan Meranti malah meningkat sebanyak 4,84 persen walaupun data lifting minyak dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 menjadi 1.970,17 barel setara minyak.
- Yustinus juga menyindir bahwa anggaran yang ada di Kab. Meranti belum semuanya terserap
“Itu respon dari ucapan Pak Bupati yang butuh dana untuk mengentaskan kemiskinan. Lha anggaran yang ada saja belum terserap semua lho? Bahkan BLT BBM sangat rendah penyerapannya” kicau Prastowo (11/12/22).