30 Agustus 2023 13:08 WIB
Penulis: Elok Nuri
Editor: Rizal Amril
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya Presiden Joko Widodo untuk memimpin operasi penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya yang semakin memburuk.
Penunjukkan Luhut ini diungkapkan langsung oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) selepas rapat terbatas bersama Presiden dan sejumlah Menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 28 Agustus 2023.
“Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin Menko Marinves,” ungkap Siti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan upaya peningkatan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berbasis kesehatan.
Presiden juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengambil langkah tegas dalam penangannya
“Semua diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam melangkah dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri, pembangkit listrik, dan lain-lain dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat,” kata Siti.
Siti Nurbaya juga mengungkapkan sejumlah sumber yang berkontribusi dalam penurunan kualitas udara di Jabodetabek, di antaranya kendaraan bermotor sebesar 44 persen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 34 persen, dan sisanya berasal dari rumah tangga dan pembakaran.
Sebelumnya, pada 18 Agustus 2023, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengungkapkan berapa strategi penanganan masalah polusi udara di Jabodetabek.
Strategi tersebut, menurut Luhut, akan berfokus pada tiga sektor, yakni transportasi, industri dan pembangkit listrik, serta lingkungan hidup.
"Kami akan bergerak dari hulu ke hilir. Pengawasan udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama," kata Luhut, dikutip dari Antara.
Menurut Luhut, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema pengendalian polusi udara yang disebabkan oleh industri.
Untuk industri berat dan batu bara, pemerintah berencana mewajibkan industri berat dan PLTU batu bara untuk menggunakan scrubber dan meningkatkan standar emisi. Pemerintah juga berencana menonaktifkan dan mengurangi penggunaan PLTU batu bara.
Sementara, di sektor transportasi, pemerintah akan mendorong penggunaan transportasi publik untuk menekan emisi yang dihasilkan kendaraan pribadi.
"Kami terus mendorong penggunaan transportasi publik dan meningkatkan kapasitas transportasi publik pada jam sibuk. Kami akan memberikan insentif kepada pengguna agar beralih dari kendaraan pribadi. Selain itu, kami akan terus mempercepat proses elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi pembakaran," katanya.
Selain itu Luhut juga menyatakan akan memperketat uji emisi pada perizinan kendaraan, salah satunya perpanjangan STNK hanya bisa dikeluarkan jika kendaraan lolos dari uji emisi yang diajarkan.
KOMENTAR
Latest Comment