Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat untuk menampung pengungsi Rohingya.
Dalam rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga pada Rabu (6/12/2023), Mahfud menyebut adanya usul supaya penanganan pengungsi Rohingya tidak seperti yang dilakukan di Pulau Galang.
“Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang,” kata Mahfud usai rapat membahas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu petang.
Mahfud tidak menjelaskan alasan menolak Pulau Galang sebagai tempat pengungsian warga Rohingnya. Ia hanya menyebut bahwa pemerintah saat ini tengah mencari lokasi untuk menampung para pengungsi Rohingya.
Hal tersebut dikarenakan tempat penampungan yang ada sudah tidak cukup untuk menampung tambahan pengungsi yang terus berdatangan.
Mahfud juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas terkait penanganan terhadap para pengungsi Rohingya.
Selain itu, Mahfud menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya tidak memiliki kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pengungsi Rohingya.
Oleh sebab itu, pemerintah sebenarnya bisa saja menolak kehadiran para pengungsi Rohingya di Indonesia.
“Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan. Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diperoleh hingga Selasa (5/12), terdapat 1.487 pengungsi Rohingnya yang berada di wilayah Indonesia. Para pengungsi etnis minoritas asal Myanmar itu datang secara bergelombang ke pesisir-pesisir Aceh menggunakan kapal.
Kehadiran pengungsi Rohingnya sempat ditolak oleh warga setempat karena sejumlah alasan. Ajakan penolakan ini juga beredar secara masif di media sosial video dan narasi yang menyatakan bahwa pengungsi Rohingya kurang menunjukkan rasa terima kasih terhadap warga lokal yang telah memberikan bantuan.
Beda pernyataan dengan Wapres Ma’ruf Amin
Pernyataan Mahfud MD yang menolak Pulau Galang sebagai tempat menampung pengungsi Rohingya rupanya tak selaras dengan apa yang dikatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, Ma’ruf Amin sempat menyebut terbukanya peluang untuk menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya.
“Penempatannya di mana? Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi akan seperti apa itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah,” ujar Ma’ruf usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-GOV) Ke-3 Tahun 2023 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Menurut Ma’ruf, penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang datang dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama.
Pulau Galang sendiri dulunya merupakan tempat penampungan atau kamp bagi para pengungsi asal Vietnam yang merupakan korban Perang Saudara.
Kamp itu dibangun oleh PBB melalui United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR) di atas lahan seluas 80 hektare. Sejak tahun 1979—1996, kamp pengungsian di Pulau Galang menampung lebih dari 250.000 orang pengungsi.