Warga Rempang Mulai Direlokasi Bertahap Meski Banyak Diprotes

Relokasi Warga Pulau Rempang akhirnya mulai dilakukan secara bertahap seiring dimulainya pembangunan Rempang Ecocity. Dalam keterangan pers Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepulauan Riau, 2000 warga di empat kampung akan direlokasi pada tahap pertama. 

Sebelumnya warga dihimbau untuk mengosongkan lahan paling lambat pada 28 September 2023 karena lahan tersebut akan diserahkan kepada PT MEG untuk pembangunan pabrik kaca dan menara ikon Rempang Ecocity.

Namun, seperti yang telah diketahui, warga Rempang menolak direlokasi dan memicu rangkaian aksi protes yang berujung bentrokan. Bahkan warga mengusir petugas yang akan mendata warga Rempang yang akan direlokasi. 

Rencana relokasi

Sejatinya pemerintah sudah menyiapkan lahan relokasi bagi warga rempang yang terdampak pembangunan Rempang Ecocity. 

Lahan tersebut berada di Pulau Galang seluas 450 hektar dimana akan dibangun 2700 rumah tipe 45 lengkap dengan instalasi listrik, pipa air bersih, fasilitas telekomunikasi, dermaga nelayan dan dermaga bongkar muat, serta bantuan alat tangkap bagi keluarga nelayan.

Namun, yang menjadi kendala adalah hunian tersebut belum siap sehingga warga disediakan hunian sementara. Hal ini dikarenakan diperlukan waktu dua tahun untuk pembangunan hunian sementara tersebut dengan biaya Rp1,8 triliun. Pembangunan hunian tahap 1 rencananya akan selesai Agustus 2024.

Hunian sementara disediakan pemerintah dengan menyewa rumah tapak dan rusunawa. Bagi warga yang menolak untuk tinggal di hunian sementara akan diberi uang senilai Rp1,2 juta per bulan bagi setiap keluarga.

Klaim Mahfud MD dan respon presiden

Meski mendapat aksi penolakan namun menkopolhukam Mahfud MD menyatakan 80% warga Rempang setuju untuk direlokasi. Mahfud MD menggarisbawahi jumlah ganti rugi yang termasuk besar terutama bagi daerah terluar. 

Terkait konflik yang terjadi, Mahfud MD menuding adanya adanya kekeliruan dalam penerbitan izin yang dilakukan pemerintah daerah di Pulau Rempang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan persoalan di Rempang adalah kesalahpahaman dan mengutus Menteri Investasi dan kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan masalah di Rempang. Presiden Joko Widodo juga meminta aparat yang menangani masalah melakukan pendekatan, bukan dengan tindakan represif.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan telah menelepon Kapolri terkait dengan konflik Rempang. Presiden menegaskan bahwa yang terjadi adalah kesalahpahaman dan meminta agar warga diajak bicara serta diberikan solusi.