Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merespons putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat memutuskan perkara Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Megawati mengapresiasi putusan MKMK yang menyatakan sembilan hakim MK melakukan pelanggaran etik ringan dan mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran etik berat.
"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," kata Megawati dalam rekaman video pada Minggu (12/11/2023).
Megawati menyayangkan pelanggaran etik yang terjadi di tubuh MK.
"Kita semua tentunya sangat sangat prihatin, dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi," ujarnya.
Presiden Kelima Republik Indonesia ini mengatakan konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya.
"Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun konstitusi itu harus memiliki ruh," katanya.
"Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," lanjut Megawati.
Megawati lalu menceritakan pengalamannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang diperintahkan oleh konstitusi melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2; dan Pasal 24c, untuk membentuk Mahkamah Konstitusi.
Megawati mengatakan dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi seharusnya sangat sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi.
"Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, mencarikan sendiri gedungnya dan saya putuskan berada di dekat Istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring Satu, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara," papar Megawati.
Megawati lalu memuji Jimly sebagai Ketua MK pertama.
"Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini," ujar Megawati.
Megawati lalu mengaitkan putusan para hakim MK yang melanggar etik dengan gerakan reformasi 1998. Ia mengatakan gerakan reformasi merupakan perlawanan rakyat terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter.
"Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu, menggerakkan rakyat, hingga masuklah zaman demokrasi," katanya.
Megawati mengatakan demokrasi yang berjalan hari ini merupakan buah pengorbanan rakyat dan para mahasiswa.
"Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah, karena pada waktu itu, sampai saat ini, kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain lain. Mereka banyak saksi-saksi hidup, yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi," papar Megawati.
Megawati mengingatkan untuk tidak pernah lupa bahwa reformasi telah menghasilkan demokratisasi melalui pelaksaaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Namun menurutnya, "Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," katanya.
Megawati mengajak semua pihak mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati.
"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," ujar Megawati.
Ia meminta masyarakat untuk tidak takut bersuara.
"Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani! Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi! Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab, kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi!" katanya.
"Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali! Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," tutup Megawati.