Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar tak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Ia mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam mengawal jalannya proses Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
“Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani,”ujar Megawati pada Minggu (12/11/2023) melalui YouTube PDIP.
Sebagai masyarakat perlu untuk ikut mengawal dan menegakkan demokrasi. Hal ini berkaitan dengan kewajiban sebagai warga bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tak perlu takut bersuara dan berpendapat karena Indonesia adalah negara demokratis.
Ia juga sempat menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan cawapres. Keputusan tersebut menimbulkan kegaduhan karena berkaitan dengan konflik kepentingan. Hal tersebut dibuktikan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Ketua MK, Anwar Usman melanggar kode etik Hakim MK.
“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran,”pungkas Megawati.
Gibran: “Dilaporkan Saja”
Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan yang dilayangkan Megawati. Ia mempersilakan masyarakat untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) apabila ada kecurangan selama Pemilu berlangsung.
“Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja,” ujar Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin (13/11/2023).
Ini tak hanya berlaku untuk putusan MK terkait syarat batas usia capres dan cawapres saja. Ia juga menyampaikan jika ada bukti-bukti aparat yang tidak netral mendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, masyarakat boleh melaporkan ke Bawaslu.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyinggung soal penurunan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali. Penurunan ini dilakukan beberapa waktu lalu saat Presiden Joko Widodo bertandang ke Bali pada Selasa (30/10/2023). Tak hanya baliho, sejumlah bendera partai juga ikut dicopot.
Kendati begitu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut pencopotan baliho murni tak bermuatan politis. Hal tersebut dilakukan demi menjaga netralitas kegiatan presiden yang mengacu pada prosedur tetap (protap) kunjungan kenegaraan.
“Pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara (penyerahan bantuan paket sembako di Gianyar) yang dilaksanakan tak bernuansa politik,”ujar Mahendra pada Rabu (1/11/2023).
Pukulan bagi Jokowi
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut pernyataan Megawati adalah “pukulan” serta bentuk rasa kecewa dan marah kepada Jokowi sekeluarga. Bahkan, pernyataan tersebut menjadi tanda “perpisahan” antara PDIP dan Jokowi.
“Sikap resmi Bu Mega menjadi tanda ‘titik pisah’ antara PDIP dan Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya,”ujar Umam pada Minggu (12/11/2023), dikutip dari Kompas.
Meski begitu, Megawati tak langsung menyebut nama orang yang dimaksud. Menurut Umam, ini adalah bagian dari strategi politik apabila terjadi perubahan peta jika Pilpres berjalan dua putaran.
“Pertanyaan Megawati menunjukkan besarnya kekecewaan dan kemarahannya terhadap dinamika politik mutakhir, namun semua itu disampaikan dengan cara yang tidak vulgar, bahkan lebih terkesan sedih,” jelasnya.